Penerapan aturan untuk industri sawit, menurut Arif Havas, harus bersifat menyeluruh dan adil untuk semua negara—bukan hanya menguntungkan satu kawasan tertentu. Pesan ini ia sampaikan dalam keterangan resminya di ajang 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2026 Price Outlook yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.
Dalam forum tersebut, Wamenlu menyoroti regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan global. Ia menilai aturan itu justru memberikan beban berlebih kepada petani kecil, menciptakan diskriminasi terhadap negara berkembang, serta berpotensi mengganggu keadilan sosial dalam rantai pasok. Argumennya masuk akal—ketika standar hanya dibuat oleh satu blok besar tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan negara produsen, hasilnya sering kali tidak berimbang.
“Prinsip universal adalah hukum internasional. Maka standar keberlanjutan pun harus diterapkan universal. Tidak bisa kemudian standar pengelolaan sawit versi negara barat dianggap lebih unggul, sementara ASEAN tidak. Seharusnya EUDR menetapkan standar yang sama,” tegas Arif Havas. Pernyataan ini menyoroti ketimpangan persepsi yang sering terjadi: negara maju kerap mengklaim memiliki standar lebih baik, padahal negara-negara produsen seperti Indonesia juga memiliki sistem sertifikasi berkelanjutan yang kuat.
Sebagai jalan keluar, Arif Havas mengajukan solusi berbasis pengalaman nyata kerja sama Indonesia-Uni Eropa dalam perjanjian FLEGT-VPA di sektor kehutanan—sebuah mekanisme yang terbukti dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan kedaulatan data.
Ia mengusulkan pembentukan Licensing Information Unit di Indonesia sebagai kanal komunikasi resmi bagi otoritas Eropa untuk memverifikasi asal-usul dan status keberlanjutan produk sawit. Yang penting, seluruh data akan tetap berada di Indonesia, sehingga tidak ada kekhawatiran soal kontrol informasi atau kerentanan sistem. Menurutnya, pendekatan ini bisa diadaptasi ke dalam implementasi EUDR dengan menghubungkan dashboard nasional Indonesia dengan sistem EUDR, sehingga verifikasi lebih efisien dan tidak menambah beban petani kecil.
Dengan langkah seperti ini, kata Arif Havas, penerapan EUDR bisa menjadi lebih adil, proporsional, dan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan internasional—bukan hanya keberlanjutan versi Eropa semata. Argumennya jelas: regulasi global tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan satu pihak, tapi harus menciptakan perlakuan yang setara bagi seluruh negara dalam rantai pasok sawit dunia.
