Industri agar mampu menjaga daya saing manufaktur—sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Penguatan vokasi menjadi salah satu langkah strategis, terutama karena dunia usaha dan industri kini menuntut tenaga kerja yang adaptif, terampil, dan melek teknologi.
“Salah satu strateginya adalah program pendidikan vokasi yang dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu bersaing di tingkat global,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (21/11).
Agus menambahkan, peningkatan kualitas SDM bukan lagi pilihan, tetapi keharusan jika Indonesia ingin mempertahankan posisi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Karena itu, Kemenperin terus memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan vokasi di seluruh unit pendidikannya. Langkah ini selaras dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang menargetkan lulusan siap kerja bahkan mampu membuka usaha sendiri.
Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Kemenperin mengelola 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan SMK berbasis industri. Seluruhnya didorong memperkuat kurikulum, metode pembelajaran, dan hubungan dengan pelaku industri. Argumennya jelas: pendidikan yang tidak terhubung dengan kebutuhan nyata industri berisiko menghasilkan lulusan yang tidak terserap pasar kerja.
Salah satu terobosan mutakhir adalah penyelenggaraan Pelatihan Industrial-Based Curriculum (IBC), hasil kolaborasi BPSDMI dengan Pemerintah Swiss melalui Swisscontact dan proyek Swiss Skills for Competitiveness (SS4C). Pelatihan ini tidak hanya memperbarui kurikulum, tetapi memastikan pendidikan vokasi benar-benar mencerminkan standar, teknologi, dan ritme dunia usaha.
“Melalui pendekatan tersebut, lulusan vokasi diharapkan dapat memiliki kompetensi teknis maupun soft skill yang relevan dengan dunia kerja,” jelas Kepala BPSDMI Doddy Rahadi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan vokasi bergantung pada hubungan erat antara lembaga pendidikan dan industri—karena tempat praktik, magang, hingga rekrutmen tenaga kerja terjadi di sana.
Pelatihan IBC yang digelar 17–21 November 2025 di Padang diikuti 12 peserta dari satuan pendidikan Kemenperin di Sumatra dan Aceh. Mereka tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga kemampuan menyusun kurikulum relevan, mendorong kesiapan kerja lulusan, dan membuka peluang sertifikasi kompetensi. Ini penting karena sertifikasi kini menjadi nilai tambah dalam persaingan tenaga kerja global.
Kepala PPPVI, Wulan Aprilianti Permatasari, berharap peserta mampu menerapkan ilmu tersebut ketika melakukan Job Occupational Analysis (JOA) sebagai tindak lanjut. “Kami optimistis praktik dan wawasan baru tersebut dapat memperkuat ekosistem vokasi di wilayah Sumatra,” ujarnya.
Swisscontact pun menilai penguatan kapasitas fasilitator menjadi faktor kunci agar kurikulum berbasis industri tidak hanya berhenti di dokumen, tetapi benar-benar diterapkan di ruang kelas dan bengkel praktik. “Swisscontact berkomitmen penuh memperluas dukungan pelatihan agar implementasi IBC semakin merata di Indonesia,” kata Manager VET Development Swisscontact, Kiky Hendarin.
Ke depan, BPSDMI berencana memperluas pelatihan serupa ke berbagai daerah strategis lain. Langkah ini sangat relevan, mengingat Indonesia tengah berlomba menarik investasi dan mengembangkan hilirisasi industri. Tanpa SDM siap pakai, peluang tersebut bisa terlewat.
Kesimpulannya, penguatan vokasi bukan hanya soal pendidikan, tetapi strategi nasional untuk memastikan Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, melainkan pusat produksi dan inovasi global. Dengan kurikulum yang terkoneksi industri, lulusan vokasi berpeluang menjadi motor transformasi ekonomi berbasis teknologi dan keterampilan.
