Terobosan Besar! Sinergi Nasional 2025 Siap Majukan Kebudayaan & Sejahterakan Pelaku Seni

Embusan angin sejuk Bandung pagi itu berbaur dengan alunan gamelan yang bergema lembut dari pelataran Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22. Puluhan pelaku seni dari berbagai kota di Jawa Barat berdiri berbaris rapi, mengenakan busana tradisional dan memegang alat musik yang sudah menjadi bagian dari napas hidup mereka.

Wajah-wajah itu memancarkan kebanggaan. Dari halaman bersejarah ini, lahir pesan kuat yang menggema ke seluruh penjuru negeri: kebudayaan bukan sekadar warisan, tetapi fondasi pembangunan manusia dan kesejahteraan bangsa. Pesan yang—kalau dipikirkan lebih jauh—sebenarnya adalah pengingat bahwa tak ada negara maju yang mengabaikan akar budayanya.

Acara “Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya 2025” yang digelar Kemenko PMK bersama Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi ruang bersejarah bagi para pelaku seni, terutama mereka dari kalangan disabilitas dan tenaga kerja informal. Sejak pagi, area Gedung Sate disesaki ratusan peserta yang datang membawa pakaian adat, alat musik, dan karya-karya lokal yang merefleksikan kekayaan identitas daerah masing-masing.

Sebelum rangkaian acara dimulai, panggung utama sudah dipenuhi energi dari pertunjukan khas Jawa Barat: tari jaipong yang lincah dan rampak kendang yang menghentak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat seolah ingin menyapa tamu kehormatan dengan bahasa yang paling mereka banggakan—bahasa seni.

Di barisan depan, hadir Menko PMK Pratikno, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ketiganya tampak menyapa para pelaku seni dengan langkah ringan dan wajah yang penuh perhatian. Dalam sorot mata mereka, tergambar kesadaran bahwa seniman bukan hanya penghibur, tetapi penjaga identitas bangsa. Ini penting, karena kebijakan kebudayaan sering kali luput dari prioritas pemerintah—padahal dampaknya besar bagi pembangunan karakter masyarakat.

Bandung pagi itu terasa berbeda. Bukan hanya aroma kopi dari stand UMKM yang menggoda, tapi juga semangat ribuan jiwa yang berkumpul demi satu hal: membangun kebudayaan yang menyejahterakan manusia.

Saat pembawa acara mempersilakan Gubernur Jawa Barat untuk naik ke panggung, suasana mendadak hening. Dedi Mulyadi melangkah ke podium mengenakan seragam putih khasnya, lengkap dengan totopong Sunda. “Sampurasun!” serunya lantang. “Rampes!” jawab seluruh peserta, serempak dan penuh semangat.

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi menegaskan komitmen Jawa Barat dalam melindungi pelaku seni dan pekerja informal melalui program asuransi sosial. “Satu juta tenaga kerja informal, termasuk para seniman, sudah mendapatkan asuransi ketenagakerjaan,” ujarnya. Tepuk tangan panjang mengiringi ucapannya. Beberapa pelaku seni disabilitas yang duduk di barisan depan tampak tersenyum haru—dan di sinilah kita melihat argumennya: perlindungan sosial bagi pelaku seni bukan soal belas kasihan, tapi pengakuan bahwa mereka memiliki kontribusi ekonomi dan sosial nyata.

Gubernur Dedi lalu menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang akan dimulai November 2025. Sistem kerja WFH diberlakukan bagi pegawai non-pelayanan agar anggaran bisa dialihkan untuk mempercepat pembangunan dasar seperti jalan, sekolah, dan infrastruktur lain yang ditargetkan selesai pada 2027. Ia menegaskan bahwa penurunan daya dukung fiskal tak boleh menghambat pelayanan publik. Argumen yang muncul jelas: efisiensi bukan tentang memotong kinerja, tapi menggeser fokus anggaran ke kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas. Jalan, irigasi, sekolah, hingga penerangan jalan umum harus terus dipacu meski anggaran menantang. “Keterbatasan anggaran bukan alasan berhenti melayani rakyat,” katanya. Sebuah pernyataan yang terasa relevan mengingat banyak daerah sering menjadikan kondisi fiskal sebagai alasan stagnasi.

Di akhir sambutannya, Gubernur Dedi juga menyinggung rencana pengembangan infrastruktur transportasi berbasis ekonomi kerakyatan—sebuah pendekatan yang menekankan bahwa pembangunan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat lapisan bawah, bukan hanya proyek megah yang tampak di permukaan.

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Create a new perspective on life

Your Ads Here (365 x 270 area)
Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Home
Search
Explore
Menu
×