Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia mengambil langkah cepat dalam menyusun regulasi guna mengintegrasikan Indonesia dalam rantai pasok global lobster. Fokus pada pemanfaatan benih bening lobster, KKP sedang merancang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan budidaya lobster di dalam negeri.
Effin Martiana, Kepala Biro Hukum KKP, menjelaskan bahwa regulasi ini tengah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, sementara aturan turunannya tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster di Nelayan sedang dalam proses konsultasi publik. Dengan berbagai pihak, termasuk nelayan, pembudidaya lobster, pemasar hasil perikanan, pemerintah daerah, dan akademisi, diikutsertakan dalam penyusunan regulasi, diharapkan implementasinya sesuai dengan kebutuhan dan filosofi yang diinginkan.
Pemanfaatan benih bening lobster diarahkan untuk meningkatkan produktivitas budidaya lobster di Indonesia. Kerja sama dengan negara-negara pembudidaya lobster melibatkan investasi, alih teknologi, dan transfer pengetahuan, membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok lobster di pasar global.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Dede Ola, menyambut baik kerjasama tersebut, terutama dalam mengatasi tantangan seperti persoalan pakan yang mempengaruhi produktivitas budidaya. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlibat, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem.
Regulasi yang diimplementasikan secara efektif diharapkan dapat menjadi pendukung utama dalam mewujudkan tujuan besar, yakni menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri lobster global.
