Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengundang sektor swasta, terutama penyedia barang/jasa, untuk berpartisipasi dalam pameran Apkasi Procurement Network (APN) 2024, dengan tujuan meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah. Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menekankan pentingnya pameran APN sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor, dengan PDN harus menjadi prioritas utama sebelum mempertimbangkan opsi impor.
Penggunaan PDN menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN/BUMD) dalam menggunakan anggaran APBN, APBD, atau pinjaman/hibah. PDN harus memenuhi persyaratan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen atau penjumlahan TKDN dengan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen.
Dengan porsi belanja barang dan belanja modal APBN dan APBD TA 2023 yang mencapai Rp1.013,4 triliun, terdapat peluang besar bagi PDN untuk ditingkatkan.
Apkasi telah aktif mendorong penggunaan PDN dalam PBJ Pemerintah selama tiga tahun terakhir, dengan APN menjadi platform yang diapresiasi oleh pemerintah daerah karena memungkinkan mereka bertemu langsung dengan produsen barang dan jasa. APN 2024 diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi langsung antara pengguna anggaran dengan pihak produsen, walaupun pengadaan secara online melalui sistem e-Katalog LKPP sudah tersedia.
Selain pameran, APN 2024 juga akan menyelenggarakan forum diskusi dan sesi konsultasi untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang PBJ Pemerintah dan persyaratan TKDN. Business matching juga akan dilakukan untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa.
Partisipasi dalam APN 2024 dianggap strategis karena akan memungkinkan interaksi awal antara kedua belah pihak dan membangun kepercayaan, yang pada akhirnya akan mempercepat pengambilan keputusan dalam menggunakan anggaran untuk PBJ Pemerintah.
Apkasi mengajak seluruh penyedia barang dan jasa yang sudah terdaftar di e-Katalog serta sudah menjadi rekanan resmi pemerintah untuk ikut serta dalam APN 2024, terutama karena pameran ini diselenggarakan pada saat pemerintah daerah sedang aktif dalam pembelanjaan kebutuhan mereka. Melalui APN 2024, diharapkan serapan anggaran di pemerintah daerah dapat lebih cepat terwujud setelah terjalinnya interaksi langsung antara para pengguna anggaran dan produsen barang/jasa.
