Pemerintah sedang berusaha untuk mempercepat pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, RAN-KSB merupakan panduan untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit di Indonesia menuju pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Dalam upaya ini, seluruh anggota tim nasional RAN-KSB, yang terdiri dari 14 kementerian/lembaga serta 26 provinsi dan 217 kabupaten/kota sentra penghasil kelapa sawit, turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) RAN-KSB.
Menteri Airlangga Hartarto menekankan bahwa pelaksanaan Inpres 6/2019 tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, tetapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, rapat ini bertujuan untuk mempercepat penyusunan rencana aksi daerah (RAD-KSB) agar pelaksanaan program PSR dapat berjalan lebih efisien.
Selain itu, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menjelaskan bahwa tugas Kementerian ATR/BPN dalam implementasi Inpres 6/2019 termasuk meningkatkan pemanfaatan lahan kritis untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, menangani sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, serta melakukan legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan.
Iljas Tedjo Prijono juga menyoroti upaya Kementerian ATR/BPN dalam pemberantasan mafia tanah dengan melakukan digitalisasi dan validasi data kasus pertanahan serta pengembangan aplikasi penanganan kasus pertanahan. Selain itu, legalisasi aset, terutama perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, juga menjadi fokus kerja Kementerian ATR/BPN.
Sebelum Rakornas, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, telah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program PSR dan mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
