Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) telah sepakat untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Kemendagri tersebut ditandatangani oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, di Kantor OJK Palembang pada tanggal 28 Maret 2024.
Dalam sambutannya, Aman Santosa mengungkapkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan nasional. Dia percaya bahwa masyarakat yang paham dan bertanggung jawab dalam menggunakan produk dan layanan keuangan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi.
Sementara itu, Agus Fatoni menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program ini dengan mengoptimalkan realisasi APBD dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga jasa keuangan untuk membantu masyarakat dan UMKM. Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah.
Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Ketua Dewan Komisioner OJK dengan Menteri Dalam Negeri, serta sebagai pembaharuan dari PKS sebelumnya. PKS ini mencakup beberapa hal, termasuk pembentukan TPAKD, pelaksanaan program, dukungan kegiatan TPAKD, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.
Dengan terlaksananya PKS ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antara OJK dan Kemendagri dapat ditingkatkan, serta partisipasi kedua pihak dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah dapat semakin meningkat. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
