Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, sedang menggagas peluang kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan dengan Pemerintah Libya. Ini mencakup pengembangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penempatan tenaga kerja profesional, dan program pelatihan melalui berbagai kegiatan seperti pertukaran informasi, kunjungan, studi perbandingan, seminar, konferensi, proyek bersama, bantuan teknis, dan pertukaran tenaga ahli.
Menaker Ida Fauziyah menyatakan keinginannya untuk segera mewujudkan kerja sama antara Pemerintah Libya dan Indonesia di sektor ketenagakerjaan. Dia juga menegaskan bahwa terkait penempatan pekerja migran, Indonesia telah memberlakukan moratorium untuk penempatan mereka ke negara-negara di Timur Tengah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan syarat-syarat bagi negara penempatan, seperti perlindungan bagi tenaga kerja asing, perjanjian dengan Indonesia, sistem jaminan sosial, dan integrasi sistem antara kedua negara.
Kerja sama dengan Libya akan berfokus pada pelatihan dalam bidang-bidang yang diminati dan berpotensi, seperti otomotif, informatika, telekomunikasi, garmen, las, dan listrik. Program pelatihan ini akan dikembangkan melalui skema pertukaran program pelatihan.
Pertemuan antara Menaker Ida Fauziyah dan Dubes Zakarya Muhammad Mustafa El-Moghrabi diharapkan dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan yang menguntungkan kedua belah pihak. Diharapkan kerja sama ini dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan Libya serta memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua negara.
Menyertai Menaker Ida Fauziyah dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker Estiarty Haryani, dan beberapa pejabat Kemnaker lainnya.
