Didik Agung Widjanarko, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Provinsi Aceh mencapai nilai rata-rata indeks Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebesar 85,56 persen, melebihi rerata nasional. Namun demikian, 24 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh belum mencapai kemajuan yang signifikan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai rerata sebesar 68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan ASN di daerah tersebut masih belum didukung oleh regulasi yang memadai.
Dalam Rakor Penetapan Komitmen Bersama dan Target MCP Tahun 2024, KPK memberikan rekomendasi kepada 24 Pemda Provinsi Aceh untuk menerapkan sistem merit dalam perekrutan ASN. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas, serta ditempatkan sesuai dengan kompetensinya di dalam birokrasi daerah.
PJ Gubernur Provinsi Aceh, Bustami Hamzah, juga menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi melalui koordinasi dan supervisi telah berhasil mengurangi perilaku koruptif di tingkat pemerintah provinsi maupun daerah. Dengan fokus pada 8 area intervensi MCP, pemerintah daerah dapat lebih memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi.
Pihak Pemda Aceh mengucapkan terima kasih kepada KPK atas bimbingannya yang telah membantu mereka melampaui rerata nasional dalam nilai MCP. Namun demikian, mereka menyadari bahwa masih banyak progres keberhasilan yang perlu dicapai, dan mereka berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan KPK dalam melakukan perbaikan yang diperlukan.
Bustami menekankan pentingnya penilaian komposisi setiap daerah di Provinsi Aceh sebagai langkah untuk mempercepat peningkatan tata kelola pemerintahan. Pemda Aceh berharap dapat terus mendapatkan bimbingan dari KPK untuk mencapai target area intervensi yang telah ditetapkan, sehingga mereka dapat terus melakukan perbaikan dan pembenahan yang diperlukan.
