Menanggapi masukan yang diterima dari masyarakat mengenai penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk tahun ajaran 2024/2025, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT.
Mendikbudristek menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk mahasiswa, keluarga, dan masyarakat, yang telah memberikan kontribusi konstruktif dalam proses pengambilan keputusan ini. Setelah melakukan berbagai koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi, termasuk PTN dan PTN-BH, Mendikbudristek menyampaikan bahwa semua proses berjalan lancar, dan keputusan pembatalan kenaikan UKT telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Mendikbudristek juga menyampaikan beberapa pendekatan yang diusulkan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Rencananya, detail teknis terkait pembatalan kenaikan UKT akan diumumkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap dapat diakses dengan baik oleh semua kalangan. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) telah menjadi dasar untuk penyesuaian APBN bagi PTN dan PTN-BH, dengan memperhatikan peningkatan kebutuhan teknologi dalam pembelajaran dan aspek keadilan serta inklusivitas.
Pemahaman yang keliru di tengah masyarakat mengenai penerapan Permendikbudristek juga telah dijelaskan. Permendikbudristek hanya berlaku bagi mahasiswa baru, dan terdapat beberapa ketidaksesuaian antara penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT dengan kemampuan ekonominya karena ketidakakuratan data yang diberikan mahasiswa. Selain itu, hanya sebagian kecil mahasiswa yang akan terkena dampak kenaikan UKT, dengan hanya 3,7 persen mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.
Dengan demikian, langkah pembatalan kenaikan UKT ini diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi mahasiswa dan keluarga serta memastikan akses pendidikan tinggi yang adil dan inklusif bagi semua.
