Perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang SD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Salikun, menyatakan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan kebijakan Merdeka Belajar. DKI Jakarta telah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) selama tiga tahun terakhir.
Salikun menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen agar 100 persen satuan pendidikan di DKI Jakarta dapat menerapkan Kurikulum Merdeka mulai Tahun Ajaran 2024/2025.
Dalam konteks ini, kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pengembang Kurikulum Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahap 1 Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan kurikulum di tingkat Kabupaten/Kota.
Pengembang Kurikulum Ahli Madya, Zulfikri Anas, menjelaskan bahwa kurikulum harus dipahami sebagai alat untuk membina peserta didik, dirancang agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, Kemendikbudristek secara nasional hanya menyusun kerangka yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
Zulfikri menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif dan perlunya para pendidik untuk lebih terpacu dalam mendampingi peserta didik yang lemah atau bermasalah. Menurutnya, dunia pendidikan harus mampu menjangkau anak-anak dengan berbagai karakteristiknya.
Dia juga menyoroti pentingnya asesmen dalam Kurikulum Merdeka, yang terdiri dari Asesmen Formatif dan Asesmen Sumatif. Dia menekankan perlunya guru memahami kemampuan riil seorang anak secara kualitatif sebelum mengukur dengan angka dalam Rapor Pendidikan.
Dalam konteks ini, proses pendidikan harus memerdekakan manusia secara lahir dan batin, sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menghasilkan prestasi akademik, tetapi juga mengembangkan karakter dan potensi individu secara menyeluruh.
