Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (28/5/2024). Pertemuan ini melanjutkan diskusi pertama yang diadakan pada Agustus 2023, dengan fokus pada langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Indonesia untuk mempercepat proses keanggotaan OECD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Sekjen OECD Mathias Cormann berfokus pada strategi persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di OECD. Presiden Jokowi telah menetapkan Keputusan Presiden yang membentuk tim nasional untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di OECD, dengan Airlangga sebagai ketuanya, dibantu oleh Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.
“Presiden telah menetapkan Keppres untuk tim nasional yang bertugas mempersiapkan dan mempercepat keanggotaan Indonesia di OECD, di mana saya memimpin, dibantu oleh Bu Menkeu dan Bu Menlu,” ujar Airlangga, seperti dilansir oleh BPMI Setpres.
Indonesia berkomitmen menjadi anggota OECD dalam tiga tahun dan telah mendapat dukungan dari beberapa negara anggota seperti Australia, Belanda, dan Jepang dalam bentuk pembangunan kapasitas dan pendanaan. Proses aksesi ini akan melibatkan pembuatan memorandum self-assessment oleh Indonesia dalam waktu dekat.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan OECD untuk menyusun initial memorandum. Dokumen ini akan digunakan oleh Indonesia untuk menyampaikan informasi tentang reformasi ekonomi yang telah dilakukan.
“Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia untuk menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan untuk reformasi ekonomi. Saya yakin keanggotaan Indonesia akan menjadi kebanggaan, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk OECD,” ujar Suahasil Nazara.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Sekjen Cormann juga membahas pengembangan ekosistem semikonduktor dan proses penyusunan peta jalan kerangka kerja sama ekonomi digital di ASEAN, yang dikenal sebagai Digital Economy Framework Agreement.
OECD juga akan melakukan survei ekonomi di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia. “Bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD dalam pengembangan regulasi sehingga investor merasa nyaman menambah investasi di Indonesia,” tambah Airlangga.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen dan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Melalui langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan posisinya di kancah global tetapi juga memperkuat fondasi ekonominya untuk masa depan.
