Pemerintah Indonesia, melalui Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP), telah mengalokasikan dana sebesar US$20 miliar untuk mendukung transisi energi yang adil di Indonesia. Langkah ini merupakan respons terhadap tuntutan global untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah, dengan mengurangi ketergantungan pada energi yang merusak lingkungan dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Pentingnya transisi energi tidak bisa ditunda lagi. Ini adalah bagian dari upaya global untuk menyelamatkan planet ini dan mencapai net zero emission di setiap negara melalui penggunaan sumber energi yang bersih. Transisi energi melibatkan perubahan dari penggunaan sumber energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas ke sumber energi terbarukan seperti matahari, air, dan angin.
Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, kembali menegaskan pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Berbagai negara, termasuk Indonesia, menerapkan skema transisi energi untuk mencapai tujuan bersama tersebut.
Dalam konteks Indonesia, JETP merupakan kesepakatan untuk memobilisasi pendanaan dari pemerintah dan swasta, dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Jepang, yang ditandatangani di sela-sela pertemuan KTT G20 di Bali pada 15 November 2022. Tujuannya adalah membatasi total emisi sektor ketenagalistrikan hingga 290 juta ton CO2 pada 2030, mempercepat penggunaan energi terbarukan untuk menyumbang setidaknya 34 persen dari seluruh pembangkit listrik, dan mencapai emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan pada 2050.
Asian Development Bank (ADB), sebagai bagian dari International Partners Group (IPG), terus berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk mendorong transisi energi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, membahas program pendanaan transisi energi dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM) ADB di sela-sela pertemuan tahunan ADB di Tbilisi, Georgia. Sri Mulyani menegaskan bahwa transisi energi dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah langkah konkret yang tengah dibahas.
Pada Desember 2023, Indonesia dan ADB menyepakati percepatan pelaksanaan pensiun dini PLTU di Indonesia dalam kerangka ETM. Program ini bertujuan mempercepat transisi dari energi fosil ke energi bersih, dengan dukungan dari pemerintah, investor swasta, dan filantropi. Indonesia adalah salah satu dari lima negara yang menjalankan program ETM, bersama Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam menghentikan operasi PLTU lebih dini adalah pendapatan yang hilang, sehingga perlu sumber pendanaan untuk kompensasi. Diskusi dengan ADB kini semakin konkret dan teknis, dengan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN.
Sebelumnya, ADB telah menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042 dipercepat menjadi Desember 2035. Kesepakatan ini ditandatangani oleh ADB, PT PLN, PT Cirebon Electric Power (CEP), dan Lembaga Pengelola Investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 di Dubai.
Pada 2021, ADB meluncurkan ETM untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Asia dan Pasifik, yang masih sangat bergantung pada batubara dan bahan bakar fosil lainnya. ETM bertujuan menggunakan modal konsesi dan komersial untuk mempercepat penghentian atau penggunaan kembali pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan energi alternatif yang ramah lingkungan. Indonesia pun telah mempersiapkan sejumlah langkah aksi, termasuk finalisasi paket pensiun dini PLTU berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan.
Dalam argumen saya, langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan dukungan finansial yang signifikan dan kolaborasi internasional, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam transisi energi global, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
