Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI dan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti (KPWK) Sarawak Malaysia mengadakan pertemuan bilateral untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di kedua negara.
Kemen PPPA mengungkapkan apresiasi atas kunjungan KPWK Sarawak untuk berdiskusi mengenai praktik terbaik dalam penanganan isu perempuan dan anak. Mereka berharap pertemuan ini dapat membuka jalan bagi kerja sama bilateral di masa depan yang lebih baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memberikan manfaat bagi Indonesia dan Sarawak.
Titi Eko Rahayu, Pelaksana Tugas Sekretaris Kemen PPPA, menyampaikan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Hal ini mencakup kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus untuk anak-anak serta perempuan.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menyoroti beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur pemenuhan hak anak, seperti Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Upaya-upaya ini sejalan dengan konsep Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Dalam konteks perlindungan anak, Nahar dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, menjelaskan berbagai langkah yang diambil untuk melindungi anak-anak rentan dari kekerasan dan eksploitasi, termasuk melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dan layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).
Ratna Susianawati, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, menekankan pentingnya kerangka regulasi seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam melindungi hak-hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Upaya ini juga didukung oleh layanan SAPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat daerah.
Rini Handayani, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berperspektif gender. Program-program seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan program Mekaar bertujuan memberdayakan perempuan dari tingkat akar rumput, sehingga mereka dapat berkontribusi secara ekonomi dan meningkatkan nilai dalam masyarakat.
Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, YB Dato Sri Hajah Fatimah Abdullah, mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Kemen PPPA dalam menangani isu perempuan dan anak. Dia menekankan pentingnya belajar dari praktik-praktik baik yang telah diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak di Sarawak.
Dato Sri Hajah juga menggarisbawahi komitmen Sarawak dalam membangun keterampilan parenting dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta ekonomi. Upaya ini sejalan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial di komunitas mereka.
Secara keseluruhan, pertemuan bilateral ini tidak hanya memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Sarawak dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tetapi juga menjadi momentum untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan kapasitas dalam bidang ini secara bersama-sama.
