Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan perekonomian Indonesia pada semester I-2024 akan tetap menunjukkan ketahanan yang baik dengan pertumbuhan di atas 5 persen.
Prediksi ini didasarkan pada berbagai indikator ekonomi yang stabil dan menunjukkan pertumbuhan positif.
“Ekonomi kita masih diperkirakan resilien. Pertumbuhan semester satu kami perkirakan masih bisa bertahan di atas 5 persen,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI mengenai Penyampaian Pokok-pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024 pada Senin (8/7/2024).
Optimisme ini didukung oleh konsumsi yang kuat berkat inflasi yang terkendali, kenaikan gaji ASN dan pensiun, pemberian THR dan gaji ke-13, serta kegiatan pemilu yang memberikan daya dorong ekonomi.
“Hal tersebut diperkirakan bisa memberikan daya ungkit,” ujar Menkeu.
Selain itu, berbagai proyek strategis nasional yang sedang berjalan dan kinerja ekspor yang membaik karena keberlanjutan hilirisasi turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di semester I-2024.
Untuk semester II-2024, outlook pertumbuhan masih diperkirakan berada di atas 5 persen, terutama didorong oleh kuatnya permintaan domestik.
“Untuk outlook semester kedua, kami perkirakan resiliensinya masih bisa bertahan dengan domestik demand yang masih relatif bisa dijaga dengan inflasi yang terus terjaga rendah,” kata Menkeu.
Namun, Menkeu juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko eksternal, terutama eskalasi geopolitik dan lemahnya permintaan global.
“Kita juga harus tetap waspada terhadap lingkungan global yang masih sangat dinamis, terutama di-drive oleh perubahan-perubahan dari pemerintahan dengan hasil pemilu dan hubungan antar negara-negara yang mengalami ketegangan yang sangat tinggi dengan geopolitik yang meningkat,” ujarnya.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2024 berada pada kisaran 5,0 hingga 5,2 persen.
“Ini untuk menggambarkan bahwa kita masih mempunyai buffer dari sisi domestik, faktor yang harus kita jaga terus agar pada saat kondisi global yang memang tidak bisa kita kontrol bisa dinetralisir,” kata Menkeu.
Dalam rapat kerja tersebut, Menkeu juga melaporkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.028 triliun pada semester I-2024, setara 44,5 persen dari target APBN 2024. Penerimaan ini mengalami kontraksi 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.105,6 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan PPH badan karena penurunan profitabilitas perusahaan dan PPN yang tertekan akibat restitusi yang meningkat.
“Dari sisi bruto aktivitas ekonominya masih positif pertumbuhannya. Namun kemudian dilakukan restitusi sehingga penerimaan netto pajak kita terlihat mengalami tekanan 11 persen. Aktivitas ekonominya sendiri masih bergerak, namun penerimaan pajaknya menurun karena adanya restitusi di PPN. Jadi PPH badan dan PPN yang kontribusinya terbesar mengalami tekanan terhadap penerimaan kita,” kata Menkeu.
Menkeu juga melaporkan PPH 21 mengalami kenaikan signifikan sebesar 28,5 persen secara bruto dan neto, mencerminkan peningkatan dalam aktivitas dan pendapatan karyawan. PPH Orang Pribadi juga naik 12 persen, menunjukkan pertumbuhan dalam penghasilan individu. Sedangkan PPH Final tumbuh 13,8 persen secara neto, menunjukkan pemulihan aktivitas dari sisi deposito, konstruksi, dan sewa tanah/bangunan yang didorong oleh kenaikan aktivitas transaksi.
“PPN impor masih tumbuh tipis dan PPH 26 juga mengalami pertumbuhan 4,8 persen untuk neto dan 6,2 persen untuk bruto. Ini berarti tekanan dari penerimaan pajak bisa diidentifikasi berkaitan dengan komoditas dan restitusi, sedangkan aktivitas ekonomi masih relatif terjaga. Namun kita juga tetap harus waspada,” ungkapnya.
Aktivitas ekonomi di sektor lain juga membukukan pertumbuhan positif. Pertumbuhan terjadi di sektor jasa dan asuransi, konstruksi dan real estate, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan. Namun, sektor pertambangan masih mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Industri pengolahan juga terpengaruh dengan kontraksi 15,4 persen dalam penerimaan pajaknya.
Di sisi lain, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester pertama mencapai Rp288,4 triliun, mengalami penurunan 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan Rp302,1 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kontraksi di sektor migas karena penurunan dalam lifting minyak dan gas, serta penurunan harga batubara dan nikel yang signifikan.
Secara keseluruhan, semester pertama 2024 menunjukkan tantangan yang signifikan dalam hal penerimaan pajak dan bukan pajak di Indonesia. Meskipun ada peningkatan di beberapa sektor, sejumlah sektor lainnya tetap mengalami penurunan yang perlu diwaspadai.
“Kami berharap dalam suasana yang sangat tidak pasti, pelaksanaan seluruh program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masih bisa dieksekusi untuk mendorong dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta melindungi masyarakat agar tetap meningkat kemakmurannya,” ujar Menkeu.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global sangat penting. Dalam situasi di mana banyak negara menghadapi perlambatan ekonomi, menjaga daya tahan ekonomi domestik dengan kebijakan fiskal yang tepat sasaran menjadi krusial. Pengeluaran pemerintah, terutama dalam proyek infrastruktur dan program sosial, dapat menjadi penopang utama ekonomi saat permintaan global melemah. Selain itu, upaya untuk menjaga stabilitas inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui kenaikan gaji dan insentif lainnya adalah strategi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor-sektor yang mengalami tekanan juga perlu diperkuat agar mereka bisa kembali pulih dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian.
