Perguruan tinggi swasta di Kalimantan menunjukkan prestasi gemilang dengan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri, melalui program magang dan pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI sangat mengapresiasi pencapaian ini dan terus berkomitmen untuk mendorong pemerataan MBKM Mandiri di seluruh wilayah Kalimantan.
Kepala LLDikti Wilayah XI, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa “Saat ini, 21 perguruan tinggi, baik universitas maupun sekolah tinggi, sudah terlibat dalam pertukaran pelajar. Selain itu, ada 38 perguruan tinggi yang melaporkan kegiatan magangnya di pangkalan data.” Ini adalah langkah positif dalam memperluas jangkauan MBKM Mandiri.
LLDikti Wilayah XI mencakup lima provinsi di Pulau Kalimantan, dengan total 163 perguruan tinggi swasta. LLDikti bertugas meningkatkan mutu pendidikan tinggi, khususnya di perguruan tinggi swasta, untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Kebijakan MBKM yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertujuan untuk mentransformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. MBKM Mandiri, sebagai salah satu bentuk kegiatan MBKM, dijalankan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk membangun ekosistem belajar yang lebih bebas.
Program MBKM menawarkan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) seperti Pertukaran Mahasiswa, Magang, Asistensi Mengajar, Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi atau Proyek Independen, KKN Tematik, dan Bela Negara. Beberapa perguruan tinggi telah mengirimkan mahasiswa ke negara-negara seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Amerika Serikat, dan Spanyol.
Universitas Muhammadiyah Pontianak, misalnya, telah menunjukkan praktik terbaik dengan mengirimkan mahasiswa ke luar negeri sejak 2021. Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Doddy Irawan, menjelaskan, “Kami telah mengirimkan mahasiswa ke Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, dan Spanyol, berkat dukungan pendanaan dari Uni Eropa melalui skema Erasmus. Ini adalah kerja sama yang akan berlanjut hingga tahun 2027.”
Universitas Muhammadiyah Pontianak juga menjalin kerja sama dengan universitas internasional dan mempersiapkan mahasiswa dengan seleksi dan pelatihan bahasa. Mereka juga menawarkan magang bersertifikat dengan BUMN seperti PTPN dan PLN serta Indofood, meningkatkan kualitas pengalaman magang mahasiswa.
Namun, meskipun beberapa perguruan tinggi telah berhasil, Muhammad Akbar mengakui bahwa implementasi MBKM Mandiri di Kalimantan belum merata. Kendala utama termasuk masalah anggaran dan keterbatasan industri lokal untuk menerima mahasiswa magang. Selain itu, tantangan lain adalah keterkaitan antara program studi dan tempat magang yang seringkali tidak sesuai.
Gusti Gusda dari Tim Akademik Kemahasiswaan LLDikti XI menambahkan, “Topografi Kalimantan yang luas menjadi tantangan besar. Banyak perguruan tinggi swasta masih membutuhkan pendampingan untuk memahami cara mengkonversikan mata kuliah MBKM.”
Untuk mengatasi kendala ini, LLDikti XI telah melakukan berbagai sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah agar mahasiswa mendapatkan dukungan yang diperlukan. Mereka juga berfungsi sebagai fasilitator, mempertemukan perguruan tinggi dengan industri dan sektor bisnis.
LLDikti XI baru-baru ini mengadakan Multi Stakeholder Dialogue (MSD) di Balikpapan, yang mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi kemasyarakatan untuk membahas solusi bagi tantangan yang ada. Untuk tahun 2025, LLDikti XI berencana untuk memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi yang berhasil menerapkan MBKM Mandiri dan memperdalam pemahaman mereka mengenai program ini.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak perguruan tinggi untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan dan memperluas implementasi MBKM Mandiri di seluruh Kalimantan.
