Kini, manfaat dari Kebijakan Satu Peta tak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat berkat hadirnya Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan akses informasi geospasial yang terintegrasi, yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) adalah langkah strategis untuk menyederhanakan tata ruang dengan satu referensi geospasial yang konsisten, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Ini memungkinkan peta yang lebih akurat dan akuntabel, yang esensial untuk penyusunan kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan ruang. OMP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 23 tahun 2021, yang memperbarui Perpres nomor 9 tahun 2016, dengan tujuan meningkatkan ketelitian peta skala 1:50.000.
Melalui OMP, pemerintah mendorong pengembangan proyek strategis nasional (PSN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK), sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 adalah salah satu wujud nyata dari kebijakan ini, memberikan akses lebih luas kepada masyarakat.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mewakili Presiden Joko Widodo, menyatakan, “Kebijakan satu peta ini diharapkan menciptakan efisiensi dan menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat. Dalam iklim geopolitik yang tidak menentu, efisiensi dan kepastian adalah kunci untuk menarik investasi.”
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya OMP dalam mempercepat proses perizinan dan mendukung proyek strategis nasional serta pengembangan KEK. “Kebijakan satu peta sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional karena menjadi bagian dari perizinan dalam online single submission (OSS),” ujarnya.
Hingga Juli 2024, kebijakan ini telah mengumpulkan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi. Keberhasilan OMP juga terlihat dari penurunan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare. Peta tematik ini mendukung berbagai program berbasis spasial seperti reforma agraria, peta tutupan kelapa sawit, serta pengembangan kawasan ekonomi seperti Batam-Bintan-Karimun (BBK).
Keputusan Presiden nomor 28 tahun 2023 menambahkan akses data geospasial tidak hanya untuk pejabat pemerintah tetapi juga untuk masyarakat umum, termasuk individu, badan hukum, dan usaha. Ini memberikan transparansi dan kemudahan akses informasi yang lebih besar.
Menurut laporan Kemenko Perekonomian, hingga Juli 2024, sebanyak 233 PSN telah ditetapkan dengan total nilai investasi mencapai Rp6.246,7 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,71 juta orang. Realisasi investasi kumulatif di KEK hingga semester I-2024 mencapai Rp205,2 triliun dengan 132.227 orang terserap tenaga kerja.
“Dengan percepatan Kebijakan Satu Peta dan pengembangan PSN serta KEK, diharapkan pembangunan Indonesia akan meningkat sebesar 1%-2%,” kata Menko Airlangga. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memperbaiki tata ruang tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Secara keseluruhan, Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 adalah langkah penting menuju tata ruang yang lebih terintegrasi dan efisien, memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk bekerja lebih baik bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terencana.
