Sebelum diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Rudy Syamsir, melakukan inspeksi ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
“Pembangunan PLBN Napan merupakan bagian dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu serta sarana dan prasarana penunjang di kawasan perbatasan,” jelas Rudy Syamsir dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (18/8/2024) di NTT.
Peninjauan ini dilakukan berdasarkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan bertanggung jawab atas pengawasan umum pembangunan PLBN.
PLBN Napan, yang kini telah rampung dibangun, siap untuk diresmikan oleh Presiden. Pos ini memegang peranan krusial dalam pengelolaan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Selain memperkuat aspek pertahanan dan keamanan melalui fungsi Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) dalam mengelola aktivitas lintas batas orang dan barang, PLBN Napan juga berfungsi sebagai pintu gerbang resmi negara. Dengan potensi ini, PLBN Napan diharapkan dapat merangsang pembangunan dan berkontribusi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Penekanan pada pembangunan PLBN ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat integrasi dan keamanan wilayah perbatasan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Dengan adanya PLBN Napan, diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar dan efisien serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Ini bukan hanya tentang pengelolaan perbatasan yang lebih baik, tetapi juga tentang menciptakan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
