Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 memiliki peran penting dalam memastikan pasokan MINYAKITA yang mencukupi bagi masyarakat. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, mengungkapkan bahwa terdapat empat poin utama yang menjadi dasar penerbitan peraturan ini. Pertama, peraturan ini mengubah kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang kini berfokus pada pasokan MINYAKITA saja. Langkah ini dianggap strategis dalam menjaga ketersediaan minyak goreng, stabilitas harga, serta pengendalian inflasi. Menurut Moga, permintaan terhadap MINYAKITA meningkat signifikan dibandingkan dengan minyak goreng curah, yang berdampak pada harga di tingkat eceran.
Urgensi kedua dari peraturan ini adalah mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan minyak goreng dalam kemasan, bukan minyak goreng curah. Ketiga, Permendag ini bertujuan mengoptimalkan distribusi Minyak Goreng Rakyat (MGR) agar lebih efisien. Terakhir, peraturan ini menyederhanakan regulasi minyak goreng dalam satu aturan yang lebih terintegrasi. Moga menekankan bahwa tujuan utama peraturan ini adalah memastikan pasokan minyak goreng yang tepat sasaran, mengurangi risiko penyalahgunaan, serta menjaga harga jual tetap terjangkau di berbagai level distribusi.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, juga menegaskan bahwa MINYAKITA bukanlah minyak goreng bersubsidi dari pemerintah. Ini adalah hasil kontribusi pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit melalui skema DMO. Kajian Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa peningkatan DMO berdampak positif terhadap stabilitas harga minyak goreng di pasar.
Dengan diterbitkannya Permendag 18 Tahun 2024, DMO yang sebelumnya dapat berupa minyak goreng curah atau kemasan kini sepenuhnya dialihkan ke MINYAKITA. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa ini diharapkan akan meningkatkan pasokan MINYAKITA di masyarakat. Selain itu, meskipun harga jual MINYAKITA tetap lebih rendah dibandingkan minyak goreng kemasan premium, terdapat penyesuaian pada Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter. Penyesuaian ini dilakukan setelah kajian mendalam untuk menyeimbangkan antara harga bahan baku dan daya beli masyarakat.
Peraturan ini bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan masyarakat. Melalui peraturan ini, diharapkan pasokan minyak goreng yang stabil dan terjangkau dapat tercapai, sekaligus mendorong penggunaan produk yang lebih berkualitas dan aman bagi konsumen.
