Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada batubara sebagai sumber energi. Namun, upaya ini tetap berjalan selaras dengan ambisi besar pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) atau Nol Emisi Karbon pada tahun 2060. Dalam proses transisi ini, pemerintah menerapkan langkah-langkah strategis, termasuk pengurangan penggunaan batubara secara bertahap dan penerapan teknologi ramah lingkungan seperti Clean Coal Technology (CCT).
Dalam pernyataan yang disampaikan di situs resmi Kementerian ESDM pada Senin (9/9/2024), Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan langkah konkret untuk mengurangi penggunaan batubara secara bertahap. Langkah ini mencakup pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta penerapan teknologi CCT pada PLTU yang masih beroperasi. “Kita berkomitmen menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri, sambil melangkah menuju net zero yang didukung oleh kebijakan, investasi, dan teknologi ramah lingkungan,” ujar Bahlil saat menghadiri Coaltrans Asia 2024 di Bali.
Untuk mewujudkan target ini, pemerintah telah menyusun peta jalan yang merinci rencana pensiun dini untuk 13 PLTU sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, memperhitungkan faktor ekonomi dan menghindari potensi krisis pasokan listrik serta lonjakan harga.
Bagi PLTU yang masih akan beroperasi, pemerintah mendorong penerapan teknologi supercritical dan ultra-supercritical yang lebih ramah lingkungan. Saat ini, sudah ada tujuh PLTU batubara dengan total kapasitas 5.455 megawatt (MW) yang telah menerapkan teknologi tersebut, termasuk PLTU Cirebon, PLTU Paiton 3, PLTU Cilacap 3, PLTU Adipala, PLTU Banten/LBE 1, PLTU Jawa 7 Unit 1, dan PLTU Jawa 8.
Lebih dari itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan PLTU dengan teknologi ultra-supercritical di sembilan lokasi di Pulau Jawa hingga 2028, dengan total kapasitas 10.130 MW, yang setara dengan 37,43 persen dari total rencana PLTU batubara.
Sebagai tambahan, Kementerian ESDM mendorong penerapan cofiring di PLTU, yaitu pencampuran batubara dengan biomassa, yang berasal dari perkebunan sawit dan sumber lainnya. Strategi ini telah terbukti mampu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh PLTU.
Saat ini, sekitar 60 persen atau 91 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada batubara. Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa transisi energi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. “Kami berkomitmen untuk melakukan transisi energi yang adil, dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja, masyarakat, dan industri yang bergantung pada batubara. Ini termasuk pelatihan ulang pekerja dan diversifikasi ekonomi lokal,” tutup Bahlil.
Dengan strategi yang matang dan kebijakan yang progresif, Indonesia berharap dapat melangkah menuju transisi energi yang lancar, menjaga stabilitas pasokan listrik, dan memastikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Meski tantangannya besar, visi menuju Net Zero 2060 tetap menjadi panduan utama dalam perjalanan ini.
Indonesia Tancap Gas Menuju Net Zero 2060: Batubara Digeser, Energi Bersih Digenjot*
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada batubara sebagai sumber energi. Namun, upaya ini tetap berjalan selaras dengan ambisi besar pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) atau Nol Emisi Karbon pada tahun 2060. Dalam proses transisi ini, pemerintah menerapkan langkah-langkah strategis, termasuk pengurangan penggunaan batubara secara bertahap dan penerapan teknologi ramah lingkungan seperti Clean Coal Technology (CCT).
Dalam pernyataan yang disampaikan di situs resmi Kementerian ESDM pada Senin (9/9/2024), Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan langkah konkret untuk mengurangi penggunaan batubara secara bertahap. Langkah ini mencakup pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta penerapan teknologi CCT pada PLTU yang masih beroperasi. “Kita berkomitmen menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri, sambil melangkah menuju net zero yang didukung oleh kebijakan, investasi, dan teknologi ramah lingkungan,” ujar Bahlil saat menghadiri Coaltrans Asia 2024 di Bali.
Untuk mewujudkan target ini, pemerintah telah menyusun peta jalan yang merinci rencana pensiun dini untuk 13 PLTU sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, memperhitungkan faktor ekonomi dan menghindari potensi krisis pasokan listrik serta lonjakan harga.
Bagi PLTU yang masih akan beroperasi, pemerintah mendorong penerapan teknologi supercritical dan ultra-supercritical yang lebih ramah lingkungan. Saat ini, sudah ada tujuh PLTU batubara dengan total kapasitas 5.455 megawatt (MW) yang telah menerapkan teknologi tersebut, termasuk PLTU Cirebon, PLTU Paiton 3, PLTU Cilacap 3, PLTU Adipala, PLTU Banten/LBE 1, PLTU Jawa 7 Unit 1, dan PLTU Jawa 8.
Lebih dari itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan PLTU dengan teknologi ultra-supercritical di sembilan lokasi di Pulau Jawa hingga 2028, dengan total kapasitas 10.130 MW, yang setara dengan 37,43 persen dari total rencana PLTU batubara.
Sebagai tambahan, Kementerian ESDM mendorong penerapan cofiring di PLTU, yaitu pencampuran batubara dengan biomassa, yang berasal dari perkebunan sawit dan sumber lainnya. Strategi ini telah terbukti mampu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh PLTU.
Saat ini, sekitar 60 persen atau 91 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada batubara. Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa transisi energi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. “Kami berkomitmen untuk melakukan transisi energi yang adil, dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja, masyarakat, dan industri yang bergantung pada batubara. Ini termasuk pelatihan ulang pekerja dan diversifikasi ekonomi lokal,” tutup Bahlil.
Dengan strategi yang matang dan kebijakan yang progresif, Indonesia berharap dapat melangkah menuju transisi energi yang lancar, menjaga stabilitas pasokan listrik, dan memastikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Meski tantangannya besar, visi menuju Net Zero 2060 tetap menjadi panduan utama dalam perjalanan ini.
