Selama satu dekade terakhir, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia mencatatkan pencapaian yang luar biasa dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah afirmasi pemerintah terhadap penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini secara konsisten mendorong sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, yang menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi mayoritas masyarakat. Dalam konteks ini, langkah-langkah afirmatif pemerintah menjadi semakin jelas.
Tak bisa dipungkiri, sektor UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi di tengah berbagai tantangan global, seperti perlambatan ekonomi dan pandemi Covid-19. Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi menaruh perhatian besar pada sektor ini, mulai dari akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah hingga regulasi yang melindungi UMKM dari praktik perdagangan tidak sehat, seperti predatory pricing. Hal ini menjadi langkah strategis yang tak hanya memperkuat UMKM di pasar lokal, tetapi juga mempersiapkan mereka bersaing di pasar global.
Selain itu, langkah-langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, terbukti efektif dalam menekan angka kemiskinan. Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di kisaran 11 persen, namun pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga 9 persen. Yang lebih impresif lagi, kemiskinan ekstrem turun drastis dari 6 persen menjadi hanya 0,83 persen. Ini bukan pencapaian biasa—ini adalah buah dari kebijakan yang konsisten dan terarah, yang mencakup program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan infrastruktur.
Namun, pencapaian ini tidak boleh membuat kita lengah. Meski pemerintah telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, tantangan ke depan tetap ada. Apalagi, dalam situasi ekonomi global yang terus bergejolak, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta perubahan iklim, Indonesia perlu memperkuat kebijakan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pemerintah sudah mulai melangkah ke arah itu melalui reformasi struktural seperti Omnibus Law dan kebijakan transformasi ekonomi hijau. Ke depan, keberlanjutan ini harus menjadi prioritas, agar pencapaian yang sudah diraih tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga bisa diwariskan ke generasi mendatang.
Selain UMKM, kelas menengah juga memainkan peran yang sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli kelas menengah dengan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, perumahan, dan hiburan. Langkah-langkah ini esensial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa daya beli yang kuat, mesin ekonomi bisa melambat. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap sektor ini menjadi prioritas, baik melalui program insentif maupun pendampingan untuk wirausaha.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen pasca-pandemi dan inflasi yang terkendali di angka 2,5 persen (plus-minus 1 persen), Indonesia membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan selama satu dekade terakhir berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan tetap ada. Kebijakan yang ramah lingkungan dan inklusif perlu terus ditekankan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada angka, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
Pencapaian ini seharusnya menjadi pijakan untuk terus melangkah maju. Indonesia kini berada di jalur yang tepat menuju ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sektor UMKM, penguatan kelas menengah, serta reformasi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
