Selama satu dekade terakhir, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah secara konsisten mengakui pentingnya sektor ini sebagai pilar utama perekonomian, yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi dan pandemi Covid-19, sektor UMKM terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, serta regulasi yang melindungi UMKM dari praktik perdagangan tidak sehat seperti predatory pricing, adalah contoh upaya nyata dalam mendorong daya saing UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional.
Di sisi lain, upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah, telah berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan. Pada tahun 2014, angka kemiskinan berada di kisaran 11%, dan pada tahun 2024 turun menjadi sekitar 9%. Yang lebih mencolok lagi, kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 6% menjadi hanya 0,83%. Ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah yang terarah, mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
Namun, pencapaian ini bukanlah akhir dari perjalanan. Tantangan ke depan masih sangat nyata, terutama di tengah ketidakpastian global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta ancaman perubahan iklim. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah harus terus mendorong kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, seperti melalui reformasi struktural Omnibus Law dan transformasi ekonomi hijau. Pencapaian ekonomi ini harus menjadi landasan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, demi mewariskan ekonomi yang lebih kuat kepada generasi mendatang.
Kelas menengah juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berupaya menjaga daya beli kelas menengah dengan memberikan akses lebih luas terhadap pendidikan, perumahan, dan hiburan. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga momentum ekonomi, tetapi juga untuk memastikan stabilitas ekonomi di masa depan. Tanpa daya beli yang kuat, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat, sehingga pemerintah memberikan perhatian besar pada sektor ini melalui program insentif dan dukungan wirausaha.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5% pasca-pandemi dan inflasi yang terkendali di sekitar 2,5% (dengan toleransi plus-minus 1%), kebijakan pemerintah selama satu dekade terakhir terbukti berhasil. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi telah diraih, fokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat harus tetap diutamakan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus dinilai dari angka, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat luas merasakan dampaknya.
Pencapaian ini harus menjadi fondasi untuk terus melangkah ke depan. Dengan dukungan terhadap UMKM, kelas menengah, serta kebijakan reformasi yang kuat, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.
