Pengetahuan dan praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi membuat masyarakat lokal di Indonesia memiliki kemampuan unik untuk hidup berdampingan dengan alam. Kearifan lokal ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya mereka, tetapi juga berfungsi sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi ancaman bencana alam. Dalam konteks ini, Indonesia bisa dikatakan sangat beruntung. Negara kepulauan dengan 17.000 pulau ini, menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Juli 2024, menjadi rumah bagi sekitar 282,2 juta jiwa yang tersebar di 1.340 suku bangsa dan 300 kelompok etnik. Dengan beragam latar belakang tersebut, Indonesia kaya akan tradisi, adat, dan budaya yang berkembang menjadi kearifan lokal (local wisdom) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Kearifan lokal menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi panduan dalam tata kehidupan masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam secara berkelanjutan. Kearifan ini muncul dari proses adaptasi panjang dan pengalaman nyata masyarakat setempat dalam menghadapi tantangan lingkungan. Nilai-nilai tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti norma, etika, hukum adat, atau aturan-aturan khusus yang dipegang teguh oleh komunitas setempat.
Menariknya, kearifan lokal sering kali menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi risiko bencana. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2023, terjadi 4.878 bencana alam di Indonesia yang mengakibatkan rusaknya 32.809 rumah. Angka ini sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021, ketika 5.402 bencana menyebabkan 158.659 rumah mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang memanfaatkan kearifan lokal mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kerugian dan kerusakan akibat bencana.
Contoh nyata dari kearifan lokal yang diterapkan dalam mitigasi bencana dapat dilihat pada masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat. Mereka membangun rumah gadang—rumah tradisional berbentuk seperti tanduk kerbau yang terkenal. Rumah gadang tidak menggunakan paku besi, melainkan pasak kayu yang lebih lentur dan tahan terhadap guncangan. Keputusan ini bukan sekadar estetika atau tradisi belaka, tetapi berdasarkan pengetahuan bahwa struktur tersebut lebih tahan terhadap gempa bumi yang sering melanda kawasan tersebut.
Kearifan serupa dapat ditemukan pada masyarakat suku Badui di Banten. Mereka memilih bahan bangunan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai untuk membangun rumah. Tak hanya itu, rumah-rumah ini juga tidak dibangun langsung menyentuh tanah, tetapi didirikan di atas tiang-tiang penyangga agar tidak mudah runtuh ketika terjadi gempa. Tali pengikatnya pun bukan dari paku, melainkan dari ijuk atau kirai yang lebih fleksibel. Bagi orang luar, mungkin ini terlihat sederhana, tapi di balik itu tersimpan kebijaksanaan yang mampu meminimalkan dampak bencana secara signifikan.
Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Masyarakat setempat membangun lamban langgakh—rumah panggung setinggi 2-3 meter yang dibangun di tepi pantai. Struktur ini berfungsi sebagai perlindungan dari gelombang besar, gempa, dan tsunami. Kearifan lokal mereka dalam menghadapi ancaman alam tidak hanya terlihat dari cara membangun rumah, tetapi juga dari pengelolaan hutan dengan sistem repong damar, di mana lahan hutan dikelola berdasarkan hukum adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Mitigasi
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengakui pentingnya peran kearifan lokal dalam menjaga resiliensi masyarakat. Saat berbicara di Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2024 di Jakarta, ia menyatakan bahwa praktik-praktik lokal yang telah teruji oleh waktu tersebut mampu melindungi komunitas dari bencana, karena mereka memahami bagaimana hidup harmonis dengan alam. “Budaya dan kelembagaan merupakan pilar utama dalam resiliensi berkelanjutan. Setelah itu, baru disusul dengan dukungan anggaran, transfer teknologi, dan infrastruktur,” ujarnya.
Untuk itu, BNPB kini giat membentuk desa tangguh bencana (Destana) yang berbasiskan masyarakat. Hingga saat ini, sudah ada 182 Destana yang terbentuk di wilayah pesisir yang rentan bencana. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 3.000 Destana di berbagai kawasan pesisir yang rawan terkena banjir, gempa bumi, hingga tsunami skala megathrust. Ini bukan sekadar upaya formalitas, melainkan sebuah langkah untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan pendekatan modern dalam mitigasi bencana.
Mengapa Kearifan Lokal Begitu Penting?
Kearifan lokal berperan sebagai “penjaga tersembunyi” yang sudah lama menjadi bagian dari pola hidup masyarakat. Saat teknologi modern kadang belum mampu sepenuhnya memitigasi bencana, kearifan lokal justru menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Masyarakat yang terbiasa hidup berdampingan dengan alam, seperti di daerah pesisir atau pegunungan, sudah paham betul bagaimana mengatur pola tanam, membangun tempat tinggal, dan menetapkan lokasi hunian yang aman dari potensi bencana.
Namun, tak dapat dipungkiri, kearifan lokal juga berisiko hilang seiring waktu jika tidak dijaga dengan baik. Modernisasi, arus globalisasi, serta perubahan pola hidup membuat sebagian masyarakat mulai meninggalkan tradisi leluhur mereka. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa pengetahuan lokal ini tetap terpelihara dan diintegrasikan dengan kebijakan mitigasi modern.
