Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut menjadi salah satu kebijakan andalan pemerintah Indonesia untuk menekan harga barang pokok di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, khususnya di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3TP). Kebijakan ini terbukti sukses menurunkan harga barang hingga 30 persen, membuat akses terhadap kebutuhan sehari-hari lebih mudah bagi masyarakat. Bahkan, kisah sukses ini dirasakan langsung oleh banyak orang, termasuk Siti, seorang pedagang di Pulau Sumba.
“Sebelum ada Tol Laut, saya harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk menerima barang kiriman. Sekarang, barang yang saya pesan sudah tiba dalam waktu dua minggu, dan harganya juga jauh lebih murah,” ungkap Siti dengan gembira. Program ini benar-benar mengubah hidupnya, menjadikan bisnis yang sebelumnya sulit berkembang kini bisa beroperasi lebih efisien. Dengan wajah yang penuh semangat, ia menambahkan, “Dulu, setiap barang datang, saya sering ketar-ketir dengan lonjakan harga. Sekarang, saya tak perlu khawatir lagi.”
Cerita Siti hanyalah satu dari sekian banyak kisah yang menggambarkan dampak nyata dari Tol Laut. Program ini bukan hanya soal distribusi barang, tetapi juga tentang meratakan pembangunan, memperkecil disparitas harga, dan yang terpenting, menghubungkan wilayah-wilayah 3TP yang selama ini seolah terpinggirkan dari arus utama ekonomi nasional. Dari Sabang hingga Merauke, Tol Laut menjadi urat nadi bagi pemerataan distribusi barang, menjawab tantangan besar logistik yang kerap dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Bukan hanya Siti, banyak masyarakat di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, kini bisa merasakan harga barang yang lebih stabil dan terjangkau. Sebelum Tol Laut, disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan timur sangat mencolok. Barang-barang yang biasa kita beli dengan harga standar di Jakarta, bisa melonjak beberapa kali lipat di wilayah timur. Namun, dengan adanya program ini, perlahan ketimpangan tersebut mulai terkikis. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun berbagi cerita sukses ini dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada 30 September 2024, menekankan bahwa tol laut telah membantu menurunkan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.
“Dengan tol laut, harga barang pokok bisa ditekan hingga 30 persen. Ini adalah pencapaian luar biasa yang tidak hanya menurunkan biaya hidup, tetapi juga memberikan rasa keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Budi. Hingga saat ini, tol laut telah menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia melalui 39 trayek aktif yang mempercepat alur distribusi barang ke pelosok negeri. Hal ini menjadi bukti bahwa upaya pemerataan pembangunan melalui penguatan infrastruktur transportasi laut benar-benar memberikan dampak nyata.
Namun, manfaat Tol Laut tidak hanya dirasakan dari sisi konsumsi saja. Program ini juga memberi angin segar bagi pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah-daerah tersebut. Sebut saja nelayan Maluku, petani rumput laut di Nusa Tenggara, hingga petani padi di Merauke—mereka semua kini dapat mengirimkan produk mereka ke seluruh penjuru Indonesia dengan lebih mudah. Budi Karya mencontohkan, “Di Kupang, misalnya, kemudahan akses tol laut telah mendorong tumbuhnya industri-industri kecil yang sebelumnya sulit berkembang. Ini adalah langkah awal yang penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.”
Meskipun pencapaiannya sudah signifikan, program ini tetap menghadapi tantangan yang tidak bisa dianggap sepele. Salah satunya adalah masalah muatan balik. Kapal-kapal yang mengirim barang ke daerah timur sering kali harus kembali dengan muatan kosong. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang, mengakui bahwa masalah ini menyebabkan biaya logistik menjadi kurang efisien. “Kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi produk lokal sebagai muatan balik,” jelasnya.
Papua, Maluku, dan NTT sebenarnya memiliki banyak komoditas yang bisa dioptimalkan, seperti hasil perikanan, hasil hutan, hingga produk pertanian. Untuk itu, Kementerian Perdagangan meluncurkan Sistem Informasi Gerai Maritim (SIGM) untuk membantu mengidentifikasi dan mempromosikan produk-produk unggulan dari wilayah-wilayah yang dilayani oleh tol laut. Dengan SIGM, pelaku usaha kecil setempat tidak hanya bisa mengirim produknya ke pasar domestik, tetapi juga berpotensi merambah ke pasar internasional.
“Tol Laut bukan sekadar jalur distribusi barang, melainkan jembatan yang menghubungkan pelaku usaha lokal dengan pasar yang lebih luas. Ini membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional,” tambah Moga. Ia menekankan pentingnya peran serta UKM untuk memanfaatkan momentum ini. Apabila potensi ini digarap dengan serius, tol laut dapat menjadi penggerak utama bagi kebangkitan ekonomi di wilayah 3TP.
Dengan capaian yang luar biasa selama hampir satu dekade, pemerintah tidak berhenti di sini. Dalam beberapa tahun ke depan, mereka berencana menambah 10–25 persen trayek baru untuk menghubungkan lebih banyak daerah terpencil yang masih sulit dijangkau. “Kami ingin memastikan tidak ada satu pun pulau yang tertinggal dari arus pembangunan,” tegas Budi.
Namun, kita juga harus realistis. Masih banyak tantangan yang menghadang di depan, seperti memperkuat koordinasi logistik, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, dan memastikan keberlanjutan program ini di tengah fluktuasi ekonomi global. Tapi dengan semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak, bukan tidak mungkin, mimpi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan segera terwujud. Sebuah langkah besar yang membuktikan bahwa ketika konektivitas diperkuat, tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada pulau yang terlalu terisolasi, dan tidak ada warga negara yang tidak terjangkau pembangunan.
