Forum Parlemen Asia untuk Kependudukan dan Pembangunan (AFPPD) baru saja membuka pertemuan tahunan di Nusa Dua, Bali, Senin (7/10/2024), dengan mengusung tema “Mengatasi Tiga Pilar dan ICPD Pasca 30 Tahun.” Acara yang berlangsung hingga Rabu (9/10/2024) ini menjadi ajang diskusi penting bagi anggota parlemen dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik untuk membahas isu-isu krusial, mulai dari tantangan demografi, pembangunan berkelanjutan, hingga dampak nyata perubahan iklim yang semakin mendesak.
Sebagai tuan rumah, Indonesia menyambut hangat perwakilan dari 24 negara yang hadir. Ermalena Muslim Hasbullah, Sekretaris Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), menekankan pentingnya peran parlemen dalam mengambil kebijakan yang strategis untuk mengatasi tantangan kependudukan di wilayah ini. Menurutnya, isu-isu seperti penurunan tingkat fertilitas yang telah mencapai 2,14 pada 2023 dan tren yang terus menurun merupakan sinyal bagi negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, untuk segera bertindak. “Jika tidak dikelola dengan baik, kita mungkin melewatkan peluang besar dari bonus demografi yang seharusnya menjadi momentum emas bagi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Penurunan tingkat kelahiran ini memang menjadi fenomena yang terjadi di banyak negara berkembang. Meskipun jumlah penduduk usia produktif meningkat, jika tidak disertai peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, Indonesia bisa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Lebih jauh, Ermalena mengingatkan bahwa tren ini akan disusul oleh peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. “Jika tidak ada persiapan yang matang, beban ketergantungan akan kembali meningkat, dan itu justru bisa menjadi ancaman bagi stabilitas sosial-ekonomi di masa depan,” tambahnya.
Perubahan demografi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh kawasan Asia-Pasifik, yang dikenal sebagai kawasan berpenduduk terbesar di dunia dengan 4,726 miliar jiwa. Negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Pakistan mendominasi populasi di kawasan ini. Namun, Direktur Regional IPPF ESEAOR, Tomoko Fukuda, mengingatkan bahwa banyak negara di kawasan ini belum memiliki kebijakan yang memadai untuk mengelola perubahan ini. Menurutnya, isu-isu seperti kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta kesehatan reproduksi masih kurang diperhatikan. “Tanpa kebijakan yang mendukung kehormatan dan hak setiap individu, sulit bagi kita untuk mencapai pembangunan yang benar-benar inklusif,” tegasnya.
Di Indonesia sendiri, tantangan kependudukan mencakup isu-isu seperti pernikahan dini, kehamilan remaja, serta stunting yang masih tinggi di beberapa daerah. Meskipun angka kehamilan remaja telah menurun dan harapan hidup semakin meningkat, Ukik Kusuma Kurniawan, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. “Kita tidak bisa lengah. Masih ada pekerjaan besar untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan awal yang baik, karena itu akan mempengaruhi kualitas hidup mereka ketika dewasa nanti,” ujarnya.
Sejak 2014, beberapa kabupaten di Indonesia telah menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan untuk memperkuat pelaksanaan Aksi Program ICPD dan SDGs di tingkat lokal. Pada 2021, Pemerintah Indonesia juga meluncurkan program SDGs Desa untuk melibatkan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Namun, program-program ini membutuhkan pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan agar hasilnya benar-benar terasa di lapangan.
Selain isu demografi, pertemuan ini juga menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan di kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara di wilayah ini sering dilanda bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem, yang tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga memperburuk ketidakstabilan populasi. “Ini bukan lagi ancaman yang datang dari masa depan. Perubahan iklim sudah ada di depan mata kita sekarang,” ujar salah satu delegasi. Oleh karena itu, pertemuan ini juga berfokus pada bagaimana negara-negara dapat bekerja sama dalam memitigasi dampak perubahan iklim, sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.
Delegasi dari Malaysia, Howard Lee Chuan How, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa Malaysia akan membawa hasil diskusi ini ke parlemen dan partai politik di negaranya. “Kami hadir sebagai representasi peradaban Asia Tenggara yang kaya dengan nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Diskusi ini penting untuk membentuk kebijakan yang tidak hanya inovatif tetapi juga seimbang antara kesejahteraan lansia dan kebutuhan masa kini,” jelasnya. Howard menambahkan bahwa negara-negara Asia-Pasifik harus mencari solusi yang sesuai dengan konteks lokal dan mampu menjawab tantangan masa depan, tanpa meninggalkan warisan budaya yang sudah mengakar kuat.
Pertemuan tahunan ini diharapkan bisa mendorong kolaborasi yang lebih erat antarnegara di kawasan Asia-Pasifik. Dengan memfokuskan pada penguatan kebijakan kependudukan dan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim, AFPPD berharap untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi semua. “Kita tidak bisa menunggu lagi. Setiap keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan seperti apa wajah Asia-Pasifik 30 tahun mendatang,” ujar salah satu peserta dengan nada penuh semangat.
Jika forum ini berhasil mendorong kebijakan nyata dan langkah konkret di tingkat nasional, maka bukan tidak mungkin Asia-Pasifik bisa menjadi model bagi kawasan lain dalam menghadapi tantangan demografi dan iklim yang dinamis.
