Infrastruktur berkelanjutan telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, dan memberikan manfaat sosial yang luas. Di Indonesia, sektor ini terus menjadi fokus utama, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih, yang sangat menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kebutuhan akan infrastruktur di Indonesia semakin mendesak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada akhir 2024, Indonesia berhasil meningkatkan panjang jalan nasional sebesar 10 persen dalam lima tahun terakhir, serta meningkatkan akses air bersih ke 90 persen wilayah. Meski demikian, pembiayaan tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Untuk itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menciptakan inovasi dalam pembiayaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Pada acara “Memperkuat Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” yang diadakan pada 15 Oktober 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) meluncurkan tiga inisiatif strategis untuk mendorong investasi dan meningkatkan transparansi dalam berbagai proyek infrastruktur. Inisiatif pertama adalah peluncuran Buku “Menapak Jejak Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur” yang merinci perjalanan dan tantangan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Buku ini bukan hanya sekadar dokumentasi, tetapi juga sebagai panduan bagi generasi mendatang untuk terus mencari solusi inovatif dalam menghadapi kesenjangan pembiayaan.
Inisiatif kedua adalah penerbitan panduan Revised Environment, Social, and Governance (ESG) Manual. Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibangun tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan sosial. ESG menjadi konsep global yang semakin diterima, dan Indonesia berkomitmen untuk menerapkannya dalam pembangunan infrastrukturnya. Dengan mengadopsi prinsip ESG yang lebih ketat, Indonesia berharap dapat menarik lebih banyak investor yang memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan.
Inisiatif ketiga adalah pengembangan kebijakan pemerintah yang mendukung pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, termasuk dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta (KPBU). Kebijakan ini bertujuan untuk membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dalam membiayai proyek infrastruktur, khususnya yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Kebijakan ini juga menawarkan solusi konkret terhadap kesenjangan pembiayaan yang masih menjadi kendala besar dalam sektor infrastruktur.
Mengapa infrastruktur berkelanjutan begitu penting? Selain sebagai pendorong utama ekonomi, infrastruktur yang dibangun dengan prinsip keberlanjutan juga berfungsi sebagai elemen vital dalam menjaga kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Mengingat tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Indonesia harus membangun infrastruktur yang adaptif dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan ini merupakan komitmen Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk G20 dan Paris Agreement.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, yang tidak hanya selaras dengan tantangan lokal, tetapi juga dengan agenda global. Untuk memastikan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai proyek strategis yang berfokus pada peningkatan konektivitas, termasuk jalan nasional, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara, yang menjadi prioritas pembangunan hingga 2024. Agar proyek-proyek ini berjalan lancar, pemerintah menguatkan kebijakan KPBU, meningkatkan standar ESG, dan meluncurkan inovasi pembiayaan hijau yang dapat menarik investor.
Pentingnya transparansi dan kepastian bagi investor menjadi kunci untuk mempercepat pembiayaan dan penyelesaian proyek infrastruktur di Indonesia. Dengan adanya standar ESG yang lebih ketat dan adanya kebijakan pendanaan hijau seperti obligasi hijau dan sukuk hijau, pemerintah Indonesia berharap dapat mendorong lebih banyak modal asing untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan mempercepat pembangunan, tetapi juga mendukung Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih holistik dan ramah lingkungan.
Meski sektor infrastruktur telah mengalami kemajuan signifikan—dengan akses listrik yang mencapai 98 persen wilayah dan panjang jalan nasional mencapai 47.000 km—kebutuhan investasi untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan masih sangat besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi sangat penting. Tiga inisiatif yang diluncurkan pemerintah ini tidak hanya untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi juga sebagai fondasi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pembiayaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan, transparan, dan inklusif di masa depan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial—sesuatu yang sangat penting di tengah tantangan global yang terus berkembang.
