Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ikut berperan dalam delegasi Indonesia yang menghadiri The Asia-Pacific Ministerial Conference on Beijing+30 Review, yang diselenggarakan pada 19-21 November 2024 di Bangkok, Thailand. Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 delegasi dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, serta akademisi, yang bersama-sama mengevaluasi kemajuan serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di kawasan Asia-Pasifik.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri, dan didampingi oleh Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti dari Kemen PPPA serta perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan KBRI Bangkok. Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi penuh dari Beijing Declaration and Platform for Action (BDPfA), yang telah menjadi acuan internasional dalam perjuangan hak-hak perempuan.
Kemajuan Indonesia dalam Kesetaraan Gender
Dalam sesi Review of the Progress Made towards the Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, Indah Nuria Savitri memaparkan berbagai pencapaian Indonesia dalam bidang kesetaraan gender. Di antaranya adalah peluncuran Indonesia Care Economy Roadmap 2025–2045, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital perempuan, serta menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,19% pada 2020 menjadi 9,36% pada 2023 melalui program perlindungan sosial. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengimplementasikan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
Pencapaian lainnya yang disoroti adalah peningkatan representasi perempuan di parlemen yang mencapai 22% pada Pemilu 2024. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong rencana aksi nasional untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, serta memperkuat agenda perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Tak hanya itu, Indonesia telah merancang strategi ketahanan iklim 2050 yang responsif gender, yang menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam mengintegrasikan gender dalam isu-isu lingkungan.
Aksi Kolektif untuk Perempuan dan Anak Perempuan
Delegasi Indonesia juga menyerukan pentingnya aksi kolektif untuk menghapus hambatan sistemik dan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga dan akar rumput, dalam mempercepat implementasi BDPfA di Asia-Pasifik. Indah menegaskan, “Konferensi ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas negara untuk memastikan tidak ada perempuan atau anak perempuan yang tertinggal dalam perjuangan ini.”
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Fokus pada Akses dan Perlindungan
Dalam sesi Thematic Discussion on Advancing Women’s Economic Empowerment through Employment, Decent Work, Social Protection and Entrepreneurship, Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kemen PPPA, menyampaikan intervensi Indonesia terkait pemberdayaan ekonomi perempuan. Eko menekankan pentingnya memberikan akses yang adil dan perlindungan komprehensif bagi perempuan di dunia kerja.
Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis melalui kebijakan nasional yang mengembangkan kewirausahaan perempuan, memberikan akses modal, layanan pengembangan usaha, serta pendampingan bagi perempuan. Selain itu, Indonesia meluncurkan peta jalan ekonomi perawatan 2025-2045 yang mencakup tujuh prioritas strategis, yang memperkuat kebijakan perawatan dan kesejahteraan pekerja perawatan.
Mengatasi Perubahan Iklim dengan Pendekatan Gender
Eko juga menyoroti pentingnya adopsi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim, yang mendukung peran perempuan dalam ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan. “Indonesia akan melanjutkan upaya ini melalui kemitraan kolaboratif lintas sektor, untuk membangun masa depan yang inklusif dan tangguh bagi perempuan dan anak perempuan di Asia-Pasifik,” jelas Eko.
Pencapaian 30 Tahun BDPfA dan Langkah Selanjutnya
Konferensi ini diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan UN Women untuk menandai 30 tahun implementasi BDPfA. Semua hasil pertemuan konferensi ini akan dirangkum dalam chair summary, yang nantinya akan menjadi bahan rekomendasi untuk pertemuan Commission on the Status of Women (CSW) ke-69 yang akan diselenggarakan pada 2025.
Dengan komitmen dan langkah-langkah konkret ini, Indonesia terus memperkuat posisinya dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di kawasan Asia-Pasifik.
