Pada Kamis (05/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas reaksi masyarakat terhadap rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan diberlakukan mulai Januari 2025. Rencana ini sesuai dengan amanat undang-undang, namun diskusi ini membuka ruang bagi pengkajian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa meskipun PPN 12 persen akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025, penerapannya akan selektif. Barang-barang pokok, layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN, sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini.
“PPN akan diterapkan sesuai jadwal undang-undang, tetapi akan selektif pada barang-barang mewah, baik domestik maupun impor. Artinya, beban pajak ini akan lebih banyak dirasakan oleh konsumen barang mewah,” ujar Misbakhun kepada wartawan.
Misbakhun juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan struktur PPN yang tidak seragam, meski kajian ini masih berjalan. Ia menegaskan bahwa kebutuhan pokok dan layanan dasar akan tetap bebas dari PPN.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merespons positif masukan dari DPR mengenai kemungkinan penurunan tarif PPN untuk kebutuhan pokok. Menurut Sufmi, Presiden Prabowo berjanji akan segera mengkaji usulan tersebut dan meminta Menteri Keuangan serta sejumlah menteri lainnya untuk melakukan rapat terkait pengaturan pajak yang lebih tepat sasaran.
“Saya rasa dalam waktu dekat, Presiden akan segera memanggil Menteri Keuangan untuk membahas usulan dari DPR tentang penurunan PPN untuk barang-barang pokok,” ungkap Sufmi Dasco.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan DPR, yang menunjukkan komitmen untuk merespons cepat setiap masukan dari masyarakat. Menurutnya, proses ini menciptakan budaya baru di mana kebijakan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Diskusi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memastikan kebijakan pajak yang diambil bisa mengakomodasi kepentingan rakyat, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Apresiasi terhadap proses dialog yang terbuka ini dapat menjadi langkah positif untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
