Dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi bertema Transformasi Revolusi Mental Menuju Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa di Jakarta, Selasa (31/12/2024), Warsito, Kemenko PMK, menekankan pentingnya memperluas cakupan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Ia menyebut transformasi ini akan mencakup aspek pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, hingga politik yang selama ini dianggap masih perlu diperkuat. Warsito menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan membangun karakter bangsa yang lebih kokoh sebagai fondasi menghadapi tantangan masa depan.
Hasil evaluasi dan refleksi terhadap satu dekade pelaksanaan GNRM, menurut Warsito, telah membantu pemerintah memetakan berbagai masalah, merancang intervensi yang diperlukan, dan menetapkan indikator keberhasilan. Evaluasi ini tidak hanya menjadi tolok ukur, tetapi juga landasan utama dalam menyatukan upaya lintas sektor untuk memperkuat karakter bangsa. Ia menekankan bahwa gerakan ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam etika dan moralitas.
Momentum transformasi ini, kata Warsito, harus menjadi ajang kolaborasi yang lebih intensif, didukung dengan regulasi yang solid, parameter yang jelas, serta sinergi yang lebih kuat antar lembaga. Ia mengajak semua pihak untuk mengawal gerakan ini bersama, sehingga mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang kuat.
Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, yang hadir secara daring, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kekuatan sosial budaya. Ia menekankan bahwa pembangunan nonfisik seperti mentalitas, karakter, nilai-nilai, dan etika harus dijadikan indikator utama pencapaian pembangunan sosial-budaya. Tanpa hal ini, pembangunan fisik yang megah pun akan kehilangan maknanya karena tidak didukung oleh masyarakat yang berkarakter kuat.
Dalam diskusi ini, Muhammad Sabri, Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, menambahkan bahwa Pancasila harus menjadi pijakan utama dalam membangun karakter bangsa. Ia mengingatkan bahwa karakter bangsa Indonesia tidak perlu dicari-cari karena telah tertanam dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, menurut Sabri, diperlukan pemahaman yang sama bahwa karakter Pancasila mencakup tiga dimensi: keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.
Sabri menjelaskan bahwa keyakinan terhadap Pancasila harus diwariskan lintas generasi, salah satunya melalui pendidikan. Ia menyoroti pentingnya sistem pendidikan yang secara strategis menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Dimensi kedua, yaitu pengetahuan, menuntut adanya gerakan ilmiah untuk menciptakan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Pancasila. Terakhir, dimensi keteladanan menuntut para pemimpin bangsa menjadi contoh etika dan moral bagi masyarakat.
Dengan fokus pada transformasi GNRM ini, pemerintah berharap dapat memperkuat fondasi karakter bangsa yang tidak hanya kokoh di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing secara global. Hal ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
