Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini mendapat angin segar dari Pemerintah Inggris dalam upayanya meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui peluncuran program Blue Planet Fund Country Plan yang baru saja diluncurkan di Jakarta. Program ini merupakan inisiatif kolaboratif untuk membantu Indonesia mengelola kawasan konservasi dan sumber daya alam perikanan secara berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga global. “Pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim,” ujar Menteri Trenggono. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.
Indonesia sendiri telah mengembangkan Kebijakan Ekonomi Biru yang bertujuan melindungi laut sekaligus mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta upaya serius dalam menangani pencemaran laut. Dalam kerangka ini, perluasan kawasan konservasi laut menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Menurut Menteri Trenggono, Indonesia memiliki rencana ambisius untuk melindungi 10 persen wilayah laut pada 2030 atau setara dengan 30 juta hektare, dan meningkatkannya menjadi 30 persen atau 97,5 juta hektare pada 2045. “Hingga 2024, Indonesia telah melindungi 29,9 juta hektare laut. Luasan ini hampir sama dengan wilayah daratan Inggris, tetapi perjalanan kita masih panjang untuk mencapai target 2045,” jelasnya. Pernyataan ini mencerminkan betapa pentingnya kolaborasi lintas negara untuk mendukung visi besar ini.
Untuk mencapai target tersebut, KKP telah menyusun tiga kebijakan strategis. Pertama, mengintegrasikan 30 persen kawasan konservasi laut ke dalam rencana pembangunan jangka panjang serta rencana tata ruang laut nasional dan regional. Kedua, memperkuat regulasi pengelolaan kawasan konservasi laut agar lebih efektif dan konsisten. Ketiga, mengembangkan dokumen Visi Kawasan Konservasi Laut 2045 sebagai panduan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi-strategi ini dirancang untuk memastikan kawasan konservasi laut dapat melindungi keanekaragaman hayati, menjaga layanan ekosistem, dan menyerap karbon dioksida untuk melawan dampak perubahan iklim.
Langkah-langkah ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang pembiayaan berkelanjutan untuk sektor kelautan dan perikanan. Aturan ini diharapkan menjadi solusi finansial yang mendukung keberlanjutan konservasi laut Indonesia.
Di sisi lain, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, turut menyoroti pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan bersama ini. Menurutnya, Blue Planet Fund Country Plan tidak hanya sekadar program, tetapi juga wujud nyata kolaborasi internasional. “Bersama, kita bisa memperkuat kerja sama untuk mencapai visi besar ini,” ujarnya optimis.
Dukungan Inggris ini menjadi bukti bahwa upaya melindungi laut bukan hanya tanggung jawab Indonesia, melainkan tugas kolektif komunitas global. Kolaborasi ini juga menjadi pengingat bahwa keberlanjutan sumber daya laut adalah kunci bagi masa depan planet kita. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang erat, visi menjadikan laut Indonesia sebagai penopang keseimbangan ekosistem global bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang tengah diwujudkan.
