Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar upaya menciptakan Generasi Emas 2045, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah. Dengan adanya aliran dana sebesar Rp6 hingga Rp7 miliar ke desa-desa, program ini diyakini mampu menghidupkan kembali ekonomi lokal, mendorong perputaran uang, serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Tidak hanya sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan gizi, MBG juga dapat menjadi instrumen efektif dalam menggerakkan roda ekonomi hingga ke pelosok negeri.
Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Untuk itu, berbagai langkah percepatan dilakukan, termasuk melalui program MBG serta program pemberdayaan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Agus Jabo, kemiskinan bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi dengan strategi yang tepat, seperti memastikan pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat bisa lebih terukur. Jika masyarakat desa bisa lebih produktif, maka secara alami angka kemiskinan juga akan menurun.
Kementerian Sosial (Kemensos) juga terus mempercepat berbagai inisiatif dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendorong 18,8 juta penerima bantuan sosial dan 10 juta penerima PKH untuk bertransformasi dari penerima manfaat menjadi individu yang lebih mandiri dan berdaya. Agus Jabo menegaskan bahwa paradigma bantuan sosial harus diubah—bukan hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga membimbing masyarakat untuk bisa lepas dari ketergantungan terhadap bansos. “Hari ini menerima bantuan, tetapi besok harus bisa berproduksi,” tegasnya.
Bagi keluarga miskin yang ingin bekerja, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses lapangan pekerjaan yang lebih luas. Sementara bagi mereka yang lebih tertarik untuk berwirausaha, berbagai fasilitas pendukung telah disiapkan, termasuk akses terhadap koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan kondisi dan potensi mereka, sehingga proses pemberdayaan bisa berjalan lebih efektif.
Keberhasilan pemberantasan kemiskinan juga tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi saja. Sinergi dan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci dalam memastikan program-program yang dijalankan benar-benar berdampak nyata di lapangan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, program seperti MBG dan PKH tidak hanya menjadi sekadar bantuan sosial, tetapi juga alat untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat masyarakat bawah.
