Pemerintah Indonesia akan menggali pembelajaran dari keberhasilan Britania Raya dalam menerapkan sistem pemerintahan digital, yang dikenal dengan gov.uk, dalam kerangka kerja sama digitalisasi. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik, Anne Marie Belinda Trevelyan, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat.
Nezar Patria menjelaskan bahwa pengalaman Britania Raya dalam menerapkan teknologi baru akan memberikan manfaat dalam pengembangan layanan kepada masyarakat melalui platform pemerintahan digital di Indonesia. Kementerian Kominfo memiliki peran penting dalam implementasi pemerintahan digital, termasuk membangun infrastruktur, melakukan integrasi, dan memberikan konsultasi untuk aplikasi yang digunakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dia menekankan pentingnya supervisi dan bantuan teknis dari negara-negara yang telah berhasil melaksanakan e-Government, seperti Britania Raya. Indonesia telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dari luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam membangun pemerintahan digital.
Pada pertemuan tersebut, Nezar Patria juga mengungkapkan undangan dari Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik kepada Pemerintah Indonesia untuk menghadiri pertemuan tentang digitalisasi di Inggris pada bulan Juni mendatang. Ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk meningkatkan kerja sama, terutama dalam penguatan infrastruktur telekomunikasi dan pendidikan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan, serta Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi. Di sisi Britania Raya, Menteri Negara Anne Marie Belinda Trevelyan didampingi oleh Duta Besar Inggris Raya untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey.
