Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu serta memastikan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih bijaksana dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dalam sebuah momen bersejarah, Senin (24/2/2025), Prabowo secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerintahannya, yang didukung oleh koalisi kuat, memiliki tekad besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa perang melawan korupsi akan dilakukan secara tegas dan menyeluruh dengan segala tenaga dan sumber daya yang dimiliki.
Visi Prabowo dalam mengelola sumber daya nasional bukan sekadar ambisi yang muncul tiba-tiba. Menurutnya, semangat ini telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Ia menyoroti bagaimana para pemimpin terdahulu telah membangun fondasi penting, seperti pengembangan teknologi dan sektor strategis lainnya, untuk memastikan Indonesia dapat berdikari secara ekonomi. Prabowo bahkan mencontohkan bagaimana Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mendirikan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai bagian dari strategi besar bangsa untuk menguasai teknologi, serta bagaimana para pemimpin berikutnya terus melanjutkan pembangunan hingga Indonesia kini siap meluncurkan Danantara.
Dengan peluncuran Danantara Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa ini bukan sekadar inisiatif investasi biasa. Danantara bukan hanya soal dana, tetapi tentang bagaimana kekayaan negara dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat. Dengan total aset yang diklaim mencapai lebih dari US$900 miliar, Danantara Indonesia digadang-gadang akan menjadi sovereign wealth fund terbesar di dunia. Sebuah pencapaian yang luar biasa, tetapi juga membawa tantangan besar dalam pengelolaannya.
Lebih dari sekadar mengelola investasi, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, BUMN tidak boleh dikelola secara sembarangan, melainkan harus mengikuti standar tertinggi dalam tata kelola perusahaan. Jika dikelola dengan baik, BUMN bukan hanya dapat memberikan keuntungan bagi negara, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Transformasi BUMN yang diusung oleh Danantara tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perusahaan-perusahaan milik negara di dalam negeri. Prabowo menegaskan bahwa BUMN Indonesia harus mampu bersaing di level global dan menjadi pemimpin dalam sektor industri masing-masing. Dalam skema yang dirancang, dividen yang diperoleh dari BUMN akan diinvestasikan kembali ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, Danantara bukan hanya menjadi alat investasi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan.
Selain membangun kekuatan ekonomi dalam negeri, Prabowo menekankan bahwa Danantara juga akan menjadi alat strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Melalui inisiatif ini, Indonesia akan membangun kemitraan strategis dalam berbagai sektor seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan pendidikan. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan bisa memainkan peran lebih besar dalam percaturan ekonomi dunia serta berkontribusi bagi stabilitas regional dan global.
Keberadaan Danantara Indonesia tentu membawa harapan besar bagi masa depan ekonomi nasional. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana dana sebesar itu akan dikelola secara transparan dan efisien? Apakah benar Danantara bisa menjadi solusi untuk mengoptimalkan BUMN dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global? Semua ini akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang dijalankan. Jika Danantara benar-benar bisa dikelola secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi kepentingan politik, maka ini bisa menjadi game-changer bagi ekonomi Indonesia. Sebaliknya, jika tata kelola dan pengawasannya lemah, maka bukan tidak mungkin program ambisius ini justru menjadi bumerang bagi ekonomi nasional.
