Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Australia Rayakan 20 Tahun Kerja Sama Yudisial
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) kembali menjalin kemitraan dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA). Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial yang dilakukan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, menandai peringatan 20 tahun hubungan kerja sama antara ketiga lembaga tersebut.
Sejak pertama kali ditandatangani pada tahun 2004, kerja sama ini telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam mendukung pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Fokus utama kerja sama meliputi penguatan prosedur untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, kemudahan berusaha, manajemen perkara, keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis pengadilan.
Agenda Strategis dan Target Kerja Sama
Kerja sama antara MA RI dan FCA berfokus pada beberapa agenda strategis. Ini termasuk pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, mendukung peningkatan daya saing nasional untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, aksesi Indonesia ke OECD, dan meningkatkan peringkat dalam survei B-Ready (Business Ready) indeks oleh Bank Dunia. Untuk mencapai target-target ini, kerja sama akan mencakup:
- Pertukaran dan dialog untuk meningkatkan konsistensi peradilan
- Identifikasi pembaruan legislasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- Fokus pada area seperti Kekayaan Intelektual, Kepailitan dan Insolvensi, Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas, Mediasi dalam Peradilan, Hukum Persaingan Usaha, dan Sengketa Perubahan Iklim
- Peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan peradilan
- Transparansi Putusan Pengadilan, Kecerdasan Artifisial, dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Sementara itu, kerja sama dengan FCFCOA akan menitikberatkan pada peningkatan akses keadilan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, kerja sama ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti kesetaraan gender (SDG 5), berkurangnya kesenjangan (SDG 10), dan akses terhadap keadilan (SDG 16).
Manfaat dan Komitmen Kerja Sama Yudisial
Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, menekankan bahwa manfaat kerja sama yudisial ini sangat besar bagi aparatur peradilan dan masyarakat kedua negara. Kemitraan dengan FCFCOA telah membantu dalam pembaruan pelaksanaan sidang keliling, pelayanan terpadu satu pintu, layanan bantuan hukum, dan penanganan perkara prodeo.
“Selama sepuluh tahun terakhir, sekitar 500 ribu warga Indonesia telah menikmati layanan peradilan keliling dan pelayanan terpadu satu pintu, serta 2 juta pencari keadilan telah mengakses layanan pos bantuan hukum,” jelas Syarifuddin.
Syarifuddin menegaskan bahwa penandatanganan ini mencerminkan komitmen kuat dari ketiga pengadilan untuk melanjutkan dialog dan kerja sama demi meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kedua negara.
Kerja sama internasional seperti ini sangat penting untuk mendukung reformasi peradilan. Dengan adanya pertukaran informasi dan praktik terbaik, sistem peradilan di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, kemitraan ini juga membantu dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kolaborasi semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi sistem hukum domestik tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat.
