Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Kerajaan Jepang kembali menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan konservasi lingkungan. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari diskusi mendalam yang telah berlangsung di Jepang pada April 2024.
“Pada dasarnya, kedua negara berkomitmen untuk menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan upaya konservasi guna mendukung kelestarian lingkungan. Isu-isu ini telah menjadi topik utama dalam dialog kedua negara pada April 2024 lalu di Jepang, yang menunjukkan betapa seriusnya kita dalam menangani masalah ini bersama,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, saat menyambut kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Yagi Tetsuta, di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Dalam menghadapi perubahan iklim, Menteri Siti menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Indonesia dan Jepang, terutama dalam upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Kontribusi Nasional (NDC) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 98/2021. Saat ini, Indonesia sedang mempercepat implementasi mekanisme kredit Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) sesuai dengan regulasi tersebut.
“KLHK telah membentuk tim kerja khusus yang akan memfasilitasi percepatan kerja sama Indonesia-Jepang dalam hal iklim dan karbon. Tim ini fokus pada pengembangan Sistem Registri Nasional (SRN), sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), sistem SPEI, dan proyek percontohan di sektor kehutanan dan pengelolaan limbah,” jelas Menteri Siti.
Mengenai pengelolaan limbah, Menteri Siti menggarisbawahi kolaborasi yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), khususnya dalam pengelolaan merkuri dan perkembangan pengelolaan sampah di Legok Nangka, Jawa Barat. Selain itu, mereka juga fokus pada pengelolaan limbah elektronik yang semakin mendesak.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pengelolaan limbah padat, serta mempromosikan kota ramah lingkungan dan pengelolaan limbah berbahaya,” tambahnya.
Dalam hal konservasi, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai agenda konservasi, termasuk rencana kerja sama model ekowisata di Jawa Barat. Untuk pengelolaan lahan gambut, nota kerja sama atau Memorandum of Cooperation (MoC) akan dimulai dengan studi kelayakan mengenai restorasi dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah.
Sedangkan untuk pengelolaan mangrove, kerja sama antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung sejak awal 1990-an, dimulai dengan proyek percontohan di Bali yang kemudian berkembang menjadi pusat pengembangan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali, yang kini menjadi bagian dari berbagai kerja sama internasional.
Menteri Yagi Tetsuta dari Jepang juga menyampaikan harapannya untuk memperkuat kerja sama ini, terutama dalam pengendalian perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap kelanjutan kerja sama teknis yang akan dimulai pada awal September mendatang.
“Baik Indonesia maupun Jepang menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, dengan pengalaman berbeda dalam penanganannya. Oleh karena itu, sangat bermanfaat bagi kedua negara untuk saling berbagi pengalaman dan bekerja sama di lapangan,” ujar Yagi Tetsuta.
Kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam menghadapi tantangan lingkungan global merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga memberikan dampak positif bagi upaya global dalam mengatasi krisis lingkungan. Mengingat skala tantangan yang dihadapi, kolaborasi yang lebih erat, khususnya dalam hal teknologi dan pengetahuan, sangat penting. Inisiatif seperti pengelolaan limbah, konservasi lahan gambut dan mangrove, serta pengurangan emisi gas rumah kaca adalah langkah konkret yang harus terus didorong dan ditingkatkan. Kedua negara menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kita bisa membuat perubahan nyata menuju pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang lebih baik.
