Pada Selasa (6/8/2024), Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengunjungi Department of Prime Minister and Cabinet (DPMC) di Wellington, Selandia Baru. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Indonesia dengan pemerintah Selandia Baru untuk memperkuat dan mengevaluasi kebijakan publik.
“Dalam kunjungan ini, kami mendapatkan wawasan mendalam mengenai proses kebijakan publik di Selandia Baru, termasuk bagaimana mereka memantau strategi kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga,” ungkap Anas dalam siaran pers yang diterima InfoPublik.
Diskusi selama kunjungan mencakup peran teknologi dan digitalisasi dalam reformasi birokrasi, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi di Selandia Baru. Selain itu, tantangan yang dihadapi selama proses reformasi juga menjadi bagian dari pembahasan.
DPMC memaparkan peran penting dari The Policy Project dalam memberikan saran berkualitas kepada kabinet Selandia Baru. Mereka menjelaskan bagaimana asesmen kapasitas dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berkualitas tinggi.
“Kami juga mengeksplorasi bagaimana Pemerintah Indonesia bisa mengadopsi kerangka kerja dari Selandia Baru untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kinerja instansi pemerintah,” tambah Menteri PANRB.
Anas juga menjelaskan reformasi birokrasi dan digitalisasi yang sedang dijalankan di Indonesia. Fokus utama Kementerian PANRB adalah transformasi tata kelola, digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan birokrasi yang berdampak, efisien, dan berbasis data.
Deputy Chief Executive Policy Advisory Group Selandia Baru, Janine Smith, menilai kunjungan ini sebagai kesempatan berharga untuk saling belajar. “Ini adalah momentum bagi kedua negara untuk saling memahami dan meningkatkan kualitas kebijakan di masing-masing negara,” ucap Smith.
Sementara itu, Principal Advisor The Policy Project, Helen Lockyer, menyarankan agar pembahasan ini diteruskan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan kedua negara. “Diskusi ini harus berlanjut untuk terus memperbaiki kapabilitas kebijakan di Selandia Baru dan Indonesia,” tutup Lockyer.
Kolaborasi internasional dalam penguatan kebijakan publik antara Indonesia dan Selandia Baru ini tidak hanya memperkaya pengalaman kedua negara, tetapi juga memperkuat fondasi bagi pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif. Dengan memanfaatkan teknologi dan kerangka kerja yang telah terbukti sukses di Selandia Baru, Indonesia bisa mempercepat proses reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Keterbukaan untuk belajar dari praktik internasional juga mencerminkan komitmen kedua negara dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan inovatif, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi masyarakat.
