Dalam menyambut satu abad Aspal Buton, Kementerian Perindustrian merilis Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton, sebagai bentuk komitmen untuk menjadikan Aspal Buton sebagai andalan utama kebutuhan aspal nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan cadangan aspal alam yang melimpah, Indonesia siap mengoptimalkan sektor infrastruktur dengan sumber daya sendiri, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Pengembangan Aspal Buton diyakini akan membawa dampak luas bagi berbagai sektor di Indonesia. “Aspal Buton adalah aset nasional dengan potensi besar untuk menjadi tulang punggung infrastruktur. Pemanfaatan aspal ini dapat mendorong kemandirian nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” kata Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Reni Yanita, di Jakarta, Kamis (7/11).
Aspal Buton, satu-satunya aspal alam di Indonesia, memiliki cadangan yang sangat besar. Sejak 2022, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar proses hilirisasi Aspal Buton dipercepat. Upaya ini semakin strategis sejalan dengan visi swasembada nasional 2030 yang bertujuan memenuhi kebutuhan aspal domestik dari sumber daya dalam negeri. “Kita ingin industri Aspal Buton memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah seperti Buton,” lanjut Reni.
Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini menargetkan agar Aspal Buton dapat menjadi pemasok utama aspal nasional pada tahun 2030. Untuk mencapainya, ada tiga misi penting: meningkatkan kualitas industri Aspal Buton, menumbuhkan industri aspal murni, dan membentuk ekosistem industri berbasis hijau. Targetnya, penggunaan Aspal Buton bisa mencapai 90% dari kebutuhan nasional, dengan dua industri pengolahan aspal murni baru dan sertifikasi sepuluh pabrik dengan standar hijau pada 2030.
Hingga kini, terdapat 37 pabrik Aspal Buton di seluruh Indonesia yang menghasilkan berbagai produk seperti B5/20, B50/30, CPHMA, pracampur, dan aspal murni, serta menyerap lebih dari 800 tenaga kerja. Namun, penggunaan Aspal Buton dalam proyek nasional pada periode 2019-2023 masih rendah, sekitar 5% dari total kebutuhan, sehingga mayoritas kebutuhan aspal masih dipenuhi impor. Dengan pabrik-pabrik ini beroperasi penuh, pemerintah memperkirakan bahwa impor dapat berkurang signifikan, yang pada akhirnya mengurangi defisit perdagangan.
Untuk mengatasi kendala rendahnya pemanfaatan Aspal Buton, Kementerian Perindustrian sepanjang 2024 telah melakukan sejumlah langkah strategis. Langkah-langkah ini termasuk business matching produk dalam negeri, koordinasi Dana Alokasi Khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, sosialisasi regulasi tata kelola, serta kehadiran pada Konferensi 12th Malaysian Road Conference & Exhibition 2024. “Kemenperin juga mengembangkan kajian teknologi dan keekonomian serta merencanakan revisi standar kualitas nasional (SNI) untuk menjaga kualitas aspal nasional,” ungkap Reni.
Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023, untuk mendukung penggunaan Aspal Buton dalam proyek jalan nasional. Peta Jalan Hilirisasi ini berfokus pada koordinasi antar-kementerian, konsistensi kualitas, dan strategi pasar agar Aspal Buton menjadi pilihan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional.
“Implementasi Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton adalah langkah besar menuju swasembada aspal yang berkelanjutan. Dengan sinergi dari semua pihak, kami yakin Aspal Buton akan menjadi andalan utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, menjadikan negara ini lebih mandiri, kompetitif, dan berdaya saing,” tutup Plt. Dirjen IKFT.
