Di balik hamparan laut biru Indonesia tersimpan kekayaan yang tak ternilai. Lebih dari sekadar keindahan alam, lautan Nusantara menyimpan potensi ekonomi besar yang bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan nasional—jika dikelola dengan cerdas, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan.
Dengan luas wilayah laut mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan garis pantai lebih dari 54 ribu kilometer, Indonesia pantas disebut sebagai negara maritim sejati. Laut bukan hanya pemisah antar pulau, tetapi sumber penghidupan, budaya, dan harapan jutaan rakyat pesisir.
Menyadari besarnya potensi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan dengan memperkuat sinergi lintas kementerian dan daerah. Salah satunya melalui kerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM dan Dinas Kelautan Perikanan di daerah-daerah.
“Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Tornanda Syaifullah, di Jakarta.
Hasilnya tidak main-main. Hingga Triwulan I 2025, investasi sektor KP tercatat mencapai Rp2,38 triliun—sebuah angka yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah pembangunan sektor ini. Dari jumlah itu, 61% merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan sisanya Penanaman Modal Asing (PMA).
Jika dirinci, sektor pengolahan hasil perikanan mendominasi dengan nilai investasi Rp1,01 triliun, diikuti budidaya, penangkapan, perdagangan, hingga jasa perikanan. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan realisasi investasi terbesar, sementara Korea Selatan, Tiongkok, dan Malaysia menjadi negara investor utama.
Tren ini terus menunjukkan pertumbuhan positif, bahkan dalam lima tahun terakhir tercatat tumbuh rata-rata 66% per tahun. Ini menunjukkan sektor kelautan tidak lagi hanya dipandang sebagai sektor konservatif, tetapi sudah bertransformasi menjadi ruang investasi yang menjanjikan.
Reformasi Layanan dan Literasi Investasi: Jalan Menuju Ekonomi Biru
Tak hanya mempermudah regulasi, KKP juga aktif mendorong literasi investasi. Pada awal Juli 2025, sosialisasi mengenai tata cara investasi sub-sektor kelautan dan perikanan digelar secara daring, khususnya dalam kerangka kerja sama Indonesia–Tiongkok. Tujuannya jelas: membuka mata pemangku kepentingan akan peluang besar yang tersedia, dan mempercepat akselerasi investasi melalui skema yang transparan dan terstandar.
Namun demikian, data BKPM menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap total investasi nasional masih terbilang kecil. Untuk PMA hanya menyumbang 0,15% dari total, sedangkan PMDN baru mencapai 0,26%.
Inilah PR besar kita: bagaimana “lautan emas” ini tidak hanya menjadi inspirasi puisi dan cerita rakyat, tapi juga mengisi neraca ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Transformasi Perizinan: Mempermudah Tanpa Mengabaikan Lingkungan
Untuk mendukung iklim usaha yang ramah investasi, KKP juga telah meluncurkan reformasi layanan perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Regulasi ini menjawab tantangan untuk memangkas birokrasi tanpa mengorbankan kepastian hukum.
Platform OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) menjadi tulang punggung dalam memberikan izin berusaha yang cepat dan efisien. Bahkan untuk pelaku usaha budidaya, pengajuan sertifikat standar kini hanya butuh waktu tiga hari kerja.
“Untuk pelaku mikro dan kecil, cukup menyertakan rencana usaha dan mengikuti cara budidaya ikan yang baik,” ujar Direktur Prasarana dan Sarana Ditjen Perikanan Budidaya, Ujang Komarudin.
Tentu saja, kemudahan ini tidak mengabaikan aspek lingkungan. Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa investasi yang dibuka lebar tetap harus berpijak pada prinsip kelestarian. Karena laut Indonesia bukan hanya ladang ekonomi, tapi juga rumah bagi jutaan spesies, laboratorium alami, dan warisan budaya.
Kinerja Keuangan Menguat, Apresiasi dari DPR
Transformasi sektor kelautan ternyata membuahkan hasil nyata. Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, KKP mendapat apresiasi atas kinerja keuangan 2024 yang dinilai positif.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan meningkat signifikan menjadi Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp1,7 triliun. Realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) KKP pun melampaui target, yaitu Rp184 miliar dari target Rp100 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan dan inovasi pelayanan membawa hasil nyata bagi negara,” kata Menteri Trenggono.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor publik adalah cermin dari akuntabilitas dan transparansi yang membaik di tubuh KKP. “Kita melihat peningkatan nyata pada pendapatan sumber daya alam dan kinerja BLU.”
Menatap Laut Sebagai Masa Depan
Indonesia saat ini berada di titik balik penting. Potensi kelautan dan perikanan bukan lagi sekadar data statistik, tetapi bisa menjadi mesin utama pembangunan ekonomi nasional jika dikelola dengan pendekatan holistik—menggabungkan regulasi, konservasi, teknologi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Melindungi laut bukan hanya tugas aktivis lingkungan, melainkan tanggung jawab kolektif untuk menjaga keseimbangan alam dan menjamin kehidupan generasi mendatang.
Ekonomi biru bukan sekadar jargon. Ia adalah jalan masa depan. Dan Indonesia—dengan segala potensi “harta karun biru”-nya—punya peluang besar untuk menjadi pemimpin dunia dalam ekonomi kelautan berkelanjutan.
