Dukungan Pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan formal kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang inklusif. Penyaluran KUR dilakukan secara merata, bahkan mencakup penyandang disabilitas dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) perempuan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) hingga April 2024, sebanyak 40 persen dari total debitur KUR adalah perempuan. Untuk memastikan pelaksanaan KUR semakin efektif, Pemerintah, perbankan, dan lembaga penjamin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR di Garut, Jawa Barat.
Pada kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah mulai mendata debitur KUR dengan disabilitas, mencerminkan komitmen untuk memperluas akses keuangan bagi semua golongan. Di Jawa Barat, hingga April 2024, KUR senilai Rp8,79 triliun telah disalurkan kepada 149.602 debitur, sedangkan di Kabupaten Garut, senilai Rp433,38 miliar diberikan kepada 8.034 debitur.
Penyaluran KUR di Garut didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Dalam kegiatan monitoring, Pemerintah juga mendatangi pelaku UMKM yang sukses dengan usaha kerajinan kulit, menunjukkan keberhasilan program KUR dalam mendukung pengembangan usaha.
Pemerintah berharap melalui KUR, semakin banyak masyarakat termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka. Program ini khususnya penting bagi pelaku UMKM perempuan dan penyandang disabilitas, menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mendukung inklusi finansial dan pengembangan UMKM.
Dalam upaya mendorong inklusivitas, tidak ada batasan porsi KUR untuk pelaku UMKM perempuan atau penyandang disabilitas. Mereka juga diberikan bimbingan teknis dan bantuan alat produksi. Sinergi antara Pemerintah, perbankan, dan Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.
Kehadiran para pelaku UMKM, Dharma Wanita Persatuan, serta perbankan dalam kegiatan monitoring menunjukkan manfaat dan inklusivitas Program KUR.
