Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kesiapannya untuk menyederhanakan regulasi demi memudahkan aktivitas bisnis kapal asing di wilayah Nipa-Kepulauan Riau.
“Terkait regulasi yang menjadi kewenangan Kemenhub, kami siap menyesuaikan dan tidak akan mempersulit,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, sebagaimana dikutip InfoPublik pada Jumat (17/5/2024).
Menhub juga menyampaikan dukungannya terhadap optimalisasi bisnis kapal asing di Nipa Transshipment Anchorage Area (NTAA), Pulau Nipa, Kepulauan Riau. Kawasan ini merupakan lokasi Ship To Ship (STS), di mana produk dari luar negeri berpindah ke Indonesia atau sebaliknya.
“Kami bersama Pak Luhut menetapkan kebijakan baru untuk mempermudah dan meningkatkan aktivitas bisnis di Nipa, Kepri. Tujuannya adalah agar Nipa menjadi lebih produktif dan dapat menjadi model bagi lokasi STS lainnya di dalam negeri, yang pada akhirnya menguntungkan ekonomi Indonesia,” tambahnya.
Namun, Menhub juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi kapal-kapal asing yang melanggar aturan, seperti membuang limbah di perairan Indonesia. Dengan aplikasi Inaportnet, Kemenhub dapat memantau pergerakan kapal di seluruh wilayah Indonesia dan menindak kapal yang melanggar aturan tersebut.
“Dengan teknologi Inaportnet, kita dapat mengetahui profil kapal yang melanggar, seperti yang nekat membuang limbah. Dengan begitu, aparat dapat langsung bertindak,” jelasnya.
Menhub juga mengapresiasi Menko Luhut yang membuka peluang bagi investor asing untuk bersaing secara sehat di wilayah Nipa. Keputusan ini memungkinkan investor asing untuk beroperasi lebih leluasa di Nipa, tentunya dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Kemudahan bagi Operasional Kapal Wisata
Pada kesempatan yang sama, Menhub menyambut baik langkah Menko Luhut yang memberikan kemudahan operasional bagi kapal wisata, cruise, dan yacht, baik dari sisi kebijakan maupun operasional untuk berlayar di perairan Indonesia. Langkah ini diharapkan berdampak positif bagi pariwisata dan perekonomian Indonesia.
“Kita akan memberi kemudahan bagi cruise dan yacht untuk beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati pengalaman luar biasa menggunakan kapal wisata tersebut di beberapa kota, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, hingga Labuan Bajo,” tutur Menhub.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menekankan perlunya harmonisasi peraturan terkait aktivitas maritim di Indonesia antara kementerian dan lembaga. Langkah ini penting agar peraturan yang ada tidak menyulitkan pelaku usaha, yang pada akhirnya bisa merugikan Indonesia.
“Jangan membuat aturan yang mempersulit diri kita sendiri. Semua peraturan harus diharmonisasi untuk kepentingan nasional,” jelas Luhut.
Ke depan, Luhut juga meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL untuk menjamin keamanan kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Selain itu, ia juga mengusulkan agar proses administrasi dan perizinan menjadi lebih efisien dengan sistem paperless.
Langkah-langkah ini tidak hanya mempermudah bisnis dan meningkatkan daya saing, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di sektor maritim dan pariwisata.
