Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan sejak 2021 untuk menarik minat para investor di sektor minyak dan gas. Seperti dilaporkan oleh laman Kementerian ESDM pada Kamis (16/5/2024), beberapa kebijakan ini termasuk pengenalan syarat dan ketentuan baru untuk Production Sharing Contract (PSC), hak istimewa eksplorasi, dan insentif hulu migas.
Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, dalam sesi pleno pada Konvensi dan Pameran Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA Convex) 2024 di Tangerang, menjelaskan bahwa pemerintah sejak 2021 telah menyesuaikan kebijakan untuk meningkatkan investasi dalam eksplorasi dan produksi. “Salah satunya adalah penerapan syarat dan ketentuan baru untuk kontrak kerja sama, yang mencakup opsi kontrak cost recovery dan gross split. Pemerintah tidak lagi mengharuskan kontraktor menggunakan skema gross split, menunjukkan bahwa kami beradaptasi dengan kebutuhan industri,” ujar Ariana.
Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2021, calon kontraktor diberikan fleksibilitas untuk memilih skema kontrak antara cost recovery atau gross split. Kebijakan ini juga menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap dinamika industri.
Beberapa perubahan menarik yang diperkenalkan melalui peraturan ini antara lain peningkatan syarat dan ketentuan PSC, penurunan Bank Guarantee menjadi USD500,000 untuk Joint Study, penawaran langsung tanpa perlu Joint Study, hingga eksklusivitas untuk hidrokarbon non-konvensional yang memungkinkan kontraktor konvensional untuk melakukan eksplorasi unkonvensional, serta biaya Joint Study yang dapat digolongkan sebagai biaya operasional.
Terkait hak istimewa eksplorasi, Ariana menyebutkan bahwa prosedur untuk mendapatkan data eksplorasi telah dipermudah, memungkinkan komitmen eksplorasi dialihkan ke area terbuka dan biaya keanggotaan data yang dapat dikembalikan.
Pemerintah juga menawarkan insentif pada masa eksplorasi, memperpanjang durasi eksplorasi hingga maksimal 10 tahun bagi kontraktor yang masih mencari cadangan baru. Ariana mencontohkan penemuan cadangan gas sebesar 5 TCF di WK North Ganal, Kalimantan Timur, yang tidak akan terwujud tanpa perpanjangan masa eksplorasi.
Ariana menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk negosiasi guna membantu kontraktor. Berbagai insentif fiskal atau pajak dinilai mampu meningkatkan keekonomian proyek migas. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pedoman Insentif Hulu, 12 kontraktor telah menerima peningkatan keekonomian proyek dari insentif yang diberikan, sementara 10 kontraktor lainnya masih dalam proses evaluasi dan negosiasi.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di sektor minyak dan gas. Dengan menyesuaikan kebijakan dan memberikan fleksibilitas kepada kontraktor, pemerintah tidak hanya menarik investasi baru tetapi juga memastikan eksplorasi dan produksi migas tetap berkelanjutan. Kebijakan yang adaptif dan proaktif ini diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi pemain utama dalam industri migas global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
