Pada 28 Januari 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap 100 hari bekerja. Dengan dukungan mayoritas rakyat yang mencapai lebih dari 50 persen, ekspektasi tinggi dilayangkan agar pemerintahan ini mampu membawa perubahan yang signifikan dibanding periode sebelumnya. Sejumlah program unggulan pun telah diluncurkan, menimbulkan beragam respons di masyarakat, baik positif maupun kritik. Ini wajar mengingat harapan besar selalu diiringi dengan pengawasan ketat.
Namun, sebuah survei dari Litbang Kompas mengungkapkan hasil yang cukup menggembirakan. Sebanyak 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan ini. Rinciannya, dari kalangan bawah, 84,7 persen menyatakan puas, sementara 15,3 persen sisanya belum puas. Untuk kalangan menengah bawah, kepuasan mencapai 81,4 persen, sedangkan 18,6 persen tidak puas. Angka ini sedikit menurun pada kalangan menengah atas, dengan 75,3 persen puas dan 24,7 persen tidak puas. Kalangan atas mencatatkan kepuasan terendah, yakni 67 persen, dengan 32,1 persen mengaku belum puas. Ini menunjukkan tantangan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu yang mungkin memiliki ekspektasi lebih tinggi.
Salah satu program yang mulai mendapat perhatian adalah inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat, mulai dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil di 190 titik di 26 provinsi. Target ambisiusnya adalah menyentuh 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Terobosan seperti ini jelas mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Meski begitu, tantangan pelaksanaan di lapangan tetap ada, seperti memastikan distribusi yang merata dan pengelolaan anggaran yang transparan.
Selain itu, berbagai program prioritas lain telah dieksekusi di awal masa kerja Kabinet Merah Putih. Contohnya adalah penghapusan utang bagi UMKM, kebijakan swasembada pangan dan energi, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan fokus pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi dan sosial yang kokoh. Namun, seperti kebijakan lainnya, implementasi di lapangan menjadi kunci utama keberhasilannya. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat?
Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan semangat kerja keras yang ditanamkan dalam kabinetnya. Dalam sebuah pernyataan, ia menyebut bahwa kalender kerja kabinetnya “tidak memiliki tanggal merah.” Pernyataan ini tentunya memberikan gambaran tentang etos kerja tinggi yang ingin ia tunjukkan. Tetapi, tantangannya adalah bagaimana semangat tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.
Kolaborasi lintas kementerian dan badan strategis menjadi salah satu kunci keberhasilan awal pemerintahan ini. Kementerian BUMN, misalnya, telah melakukan langkah-langkah konkret untuk mendukung program 100 hari kerja. Mulai dari mempercepat hilirisasi komoditas strategis hingga menjaga stabilitas harga pangan. Langkah ini melibatkan banyak pihak, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN seperti MIND ID, Pertamina, dan PLN, yang bekerja sama untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Namun, seperti halnya segala bentuk kolaborasi besar, selalu ada risiko terjadinya tumpang tindih atau inefisiensi dalam pelaksanaan. Apakah kolaborasi lintas kementerian ini benar-benar efisien dan dapat mencapai hasil yang diharapkan, ataukah hanya menjadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata? Pertanyaan ini perlu terus dipantau oleh masyarakat dan media.
Di sisi lain, perhatian pemerintah pada sektor UMKM juga patut diapresiasi. Hingga Januari 2025, lebih dari 1,2 juta UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan dari bank-bank BUMN dengan total penyaluran kredit mencapai Rp13,5 triliun. Kebijakan ini tentunya menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, ke depannya, perlu ada pengawasan lebih ketat agar program ini tidak disalahgunakan atau malah menciptakan ketimpangan baru di sektor usaha.
Dengan semua capaian tersebut, perjalanan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dikatakan telah memberi sinyal optimisme. Namun, ini baru awal. Tantangan besar masih menanti, mulai dari menjaga momentum hingga memastikan visi “Indonesia Emas 2045” dapat benar-benar terwujud. Pada akhirnya, kerja keras dan kepercayaan masyarakat menjadi modal utama untuk terus melangkah ke depan.
