Deputi III Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengakhiri kunjungan studi perbandingan tentang keadilan restoratif di Belanda dengan diskusi di Restorative Justice Nederland (RJN) pada Sabtu (11/5/2024).
Diskusi yang berlangsung di RJN terbukti sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan tentang pelaksanaan mediasi di Belanda. Pemerintah Belanda sepenuhnya mendukung implementasi mediasi ini, dengan RJN sebagai anggota forum keadilan restoratif Uni Eropa dan mitra masyarakat sipil bagi Kementerian Kehakiman dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan terkait keadilan restoratif di Belanda.
Praktik keadilan restoratif di Belanda menekankan pentingnya hasil mediasi antara korban dan pelaku kejahatan yang dibantu oleh mediator profesional, dengan memegang teguh prinsip kesukarelaan, netralitas, dan kerahasiaan.
Aturan mediasi di Belanda diatur dalam Pasal 51H KUHAP dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mediator dan pemangku kebijakan diharapkan dapat memahami kepentingan korban dan pelaku dalam menyelesaikan masalah mereka.
Meskipun awalnya mediasi di Belanda menghadapi tantangan, namun pada tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan kasus kejahatan.
Selain kunjungan ke RJN, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM beserta stafnya juga mengunjungi Rechtbank Amsterdam untuk melihat penerapan Community Court yang membantu menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban tindak pidana tertentu.
Praktik seperti layanan Community Court menunjukkan komitmen Pemerintah Belanda dalam memberikan akses keadilan bagi mereka yang tidak mampu, seperti pelaku dan korban tindak pidana ringan atau kenakalan remaja, dengan memberikan opsi dialog yang penentuan hukumannya diserahkan kepada Penuntut Umum.
