Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan bahwa Indonesia resmi mengatur sepenuhnya ruang udara di Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna setelah sebelumnya dikelola oleh Singapura. Langkah ini mulai berlaku efektif pada 21 Maret 2024. Luas FIR Jakarta meningkat sebesar 249.575 kilometer persegi, membuat total luasnya menjadi 2.842.725 kilometer persegi atau naik 9,5 persen dari sebelumnya. Pengaturan ulang FIR ini memungkinkan pesawat yang terbang di wilayah tersebut menerima layanan navigasi penerbangan dari Indonesia.
Sebelumnya, penerbangan domestik dan internasional di wilayah Kepulauan Riau harus berkoordinasi dengan navigasi penerbangan Singapura sebelum dilayani oleh AirNav Indonesia. Namun, dengan pengaturan ulang FIR, pelayanan akan langsung dilakukan oleh AirNav Indonesia tanpa perlu berkoordinasi dengan Singapura.
Perjalanan negosiasi FIR antara Indonesia dan Singapura dimulai pada 1995 dan mencapai kesepakatan pada tahun 2022. Menhub menyatakan bahwa implementasi kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan serta memberikan dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam hal penerimaan negara.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni menjelaskan bahwa pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian antara kedua negara pada Januari 2022, ratifikasi Perpres 109 tahun 2022, dan persetujuan dari ICAO pada Desember 2023.
Selain itu, pemerintah juga akan mengatur charge jasa layanan penerbangan secara profesional dan kompetitif. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri penerbangan nasional.
Dalam konteks ini, pemungutan Route Air Navigation Services (RANS) Charges mulai berlaku pada 21 Maret 2024 sesuai kesepakatan antara Indonesia dan Singapura. Personil Civil Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) juga ditempatkan di Singapore Air Traffic Control Center (SATCC) untuk memantau pesawat-pesawat dari Indonesia ke Singapura dan sebaliknya.
