Dalam upaya mempertahankan prestasi yang luar biasa, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menggelar sesi rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan barang milik negara (BMN) di tingkat Unit Kerja Eselon (UKE) I. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bukti komitmen Kemenkumham terhadap ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara, tetapi juga menjadi bagian dari langkah konkret untuk memastikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terus terjaga.
Dalam suasana yang penuh semangat, Kepala Biro Keuangan (Karokeu) Wisnu Nugroho menekankan pentingnya peran pengelola dan penyusun laporan keuangan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akurat dan terpercaya. Dia juga menyoroti perlunya kerjasama dan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat dalam menyediakan data dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.
Selain itu, kesuksesan dalam mempertahankan opini WTP tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi juga seluruh anggota tim di tingkat UKE I. Semua pihak harus bersatu padu untuk memastikan bahwa proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data berjalan lancar dan hasilnya dapat memenuhi standar yang ditetapkan.
Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya merupakan rutinitas belaka, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas dan reputasi Kemenkumham di mata publik dan lembaga pemeriksaan. Melalui kerjasama yang baik dan komunikasi yang terbuka, diharapkan semua permasalahan yang ditemukan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga Kemenkumham dapat terus meraih opini WTP yang prestisius.
