Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan komitmen serius dalam mentransformasi pendidikan vokasi. Antara tahun 2020 hingga 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meluncurkan berbagai inisiatif yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, terutama dalam menghadapi revolusi industri. Inisiatif ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di pasar global.
Untuk menginformasikan kepada publik mengenai pencapaian pendidikan vokasi selama periode 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengadakan kegiatan Ekspose Pendidikan Vokasi 2020-2024 dan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Semester I Tahun 2024 pada 24-26 Juli 2024.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menjelaskan bahwa salah satu tugas Kemendikbudristek adalah menyiapkan Generasi Emas 2045. Menurut Kiki, melihat tantangan saat ini, diperlukan pendekatan baru dalam pendidikan vokasi yang lebih responsif, relevan, inklusif, inovatif, dan efektif untuk mendukung Generasi Emas 2045.
Selama periode 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendorong lembaga pendidikan vokasi untuk memastikan mereka dapat menyelenggarakan praktik kerja lapangan (PKL), menyusun kurikulum bersama industri, dan mengundang praktisi untuk mengajar. “Tugas kita adalah memfasilitasi lembaga pendidikan vokasi, termasuk menghadirkan praktisi karena inspirasi bisa datang dari mana saja,” ujar Kiki di Bandung pada Jumat (26/7).
Transformasi pendidikan vokasi difokuskan pada tiga area: sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi vokasi (PTV), dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Selama periode ini, hampir 50% siswa SMK menerima pembelajaran unggul melalui kerja sama dengan 975 industri. Selain itu, 680 SMK melaksanakan program SMK Produk Kreatif dan Kewirausahaan, 11.496 SMK mengembangkan teaching factory (Tefa), dan 391 SMKN menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).
Pada jenjang perguruan tinggi, melalui program Matching Fund, industri didorong untuk terlibat dalam perkembangan penelitian PTV. Tercatat 725 mitra industri telah berkontribusi dengan total dana sebesar 279,12 miliar rupiah. Melalui Competitive Fund (CF), 386 program studi (prodi) berhasil meningkatkan kompetensi SDM dan kapasitas kelembagaan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan lebih dari 850 ribu mahasiswa kesempatan untuk belajar di luar kampus.
Sebanyak 28.269 mahasiswa mengikuti program Sertifikasi Kompetensi, 1.229 prodi menerapkan kurikulum link and match, 54% mata kuliah menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), 502 penelitian dosen dan mahasiswa diakui secara internasional, dan 537 prodi melaksanakan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dunia kerja.
Di bidang LKP, program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) membantu anak usia sekolah yang tidak sekolah agar bisa bekerja atau berwirausaha. Persentase penduduk bekerja dari angkatan kerja terlatih meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Lulusan SMK meningkat sebesar 1,87%, lulusan diploma I/II/III meningkat sebesar 1,08%, dan lulusan diploma IV, S-1, S-2, S-3 meningkat sebesar 0,05%.
Kemitraan dan penyelarasan dalam ekosistem pendidikan vokasi juga meningkat dengan 746 kemitraan baru melalui program Ekosistem Kemitraan, 8.223 kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DUDI), 1.655 DUDI terlibat dalam pendidikan vokasi, dan 255 skema sertifikasi pada 124 konsentrasi keahlian.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk refleksi atas isu permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Menurut Kiki, refleksi ini penting untuk melihat apa yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki. “Untuk melakukan transformasi, kita harus memastikan fondasinya kuat. Fondasi utama adalah memastikan bahwa transformasi tersebut fokus pada kepentingan peserta didik,” terang Kiki.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menekankan pentingnya pendidikan untuk terus melakukan terobosan. Selama periode 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah meletakkan fondasi terkait regulasi, model kolaborasi, perbaikan kurikulum, praktik kerja lapangan, sertifikasi kompetensi, dan menarik serta mengajak DUDI untuk terlibat. Syaiful juga menekankan bahwa pendidikan kejuruan perlu mempertimbangkan kebutuhan daerah. “Saya yakin, pendidikan vokasi akan menjadi solusi masa depan Indonesia jika disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” tambah Syaiful Huda.
