Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi, sebagai bagian dari upaya serius pemerintah Indonesia dalam melindungi penyu. Dari 117 kawasan konservasi yang telah ditetapkan, 44 di antaranya ditujukan khusus untuk penyu.
Dalam upaya untuk mengawal perlindungan penyu, KKP telah merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu yang menjadi pedoman dalam pengelolaan penyu di Indonesia. RAN ini menjadi landasan bagi berbagai kegiatan konservasi penyu di seluruh wilayah Indonesia.
Pentingnya perlindungan penyu juga diakui oleh pihak swasta dan lembaga non-pemerintah. WWF Indonesia dan program USAID Kolektif, misalnya, telah aktif mendukung implementasi RAN Konservasi Penyu dengan berbagai kegiatan, termasuk mengurangi perburuan liar dan pemantauan pantai peneluran.
Kolaborasi antarpihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, mahasiswa, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam upaya konservasi penyu. Melalui kolaborasi yang luas, diharapkan upaya perlindungan penyu dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Konservasi penyu tidak hanya memiliki dampak lokal, tetapi juga global, mengingat penyu merupakan spesies yang bermigrasi lintas batas negara. Oleh karena itu, kolaborasi internasional juga menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan hidup penyu.
Dengan memperluas kawasan konservasi laut dan mengintensifkan upaya perlindungan penyu, Indonesia berharap dapat menjaga kesehatan dan produktivitas laut, sekaligus mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru. Ini merupakan langkah strategis dalam membangun kelautan yang berkelanjutan dan ekosistem perairan yang sehat bagi masa depan Indonesia.
