Belakangan ini, perhatian masyarakat Indonesia tengah tertuju pada peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya Danantara ini dan bagaimana kaitannya dengan BUMN? Untuk memahami lebih dalam, mari kita telusuri konsep, peran, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.
Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 dalam sebuah acara di Halaman Istana Kepresidenan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan nasional. Keberadaannya diharapkan dapat mengoptimalkan cara Indonesia mengelola kekayaan negara sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi.
Secara terminologi, Danantara adalah akronim dari Daya Anagata Nusantara. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kata “Daya” melambangkan kekuatan dan energi, “Anagata” berarti masa depan, sementara “Nusantara” merujuk pada tanah air Indonesia. Dengan kata lain, Danantara dimaksudkan sebagai sumber kekuatan ekonomi yang menjadi energi bagi masa depan bangsa. Sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI), Danantara memiliki tugas utama untuk mengonsolidasikan aset-aset pemerintah agar lebih terintegrasi dan efisien dalam mendukung kebijakan investasi nasional.
Konsep yang diterapkan Danantara mengacu pada model Temasek Holdings Limited, sebuah badan investasi milik Singapura. Jika dibandingkan dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang telah berdiri sejak 2021, cakupan Danantara jauh lebih luas. Untuk mendukung implementasi badan ini, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, termasuk perubahan terhadap Undang-Undang BUMN serta peraturan pemerintah terkait tata kelola Danantara.
Salah satu peran utama Danantara adalah menjadi super holding bagi berbagai BUMN di Indonesia. Sebagai perusahaan induk dengan skala besar, Danantara akan mengendalikan berbagai sektor industri melalui pengelolaan aset-aset BUMN. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan-perusahaan negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Temasek di Singapura yang mencakup sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, energi, dan keuangan.
Langkah awal yang diambil adalah mengintegrasikan seluruh aset BUMN ke dalam Danantara sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025. Bahkan, beberapa BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, Telkom, dan MIND ID disebut sebagai yang pertama akan dikonsolidasikan di bawah naungan badan ini. Langkah ini tentu menimbulkan beragam pandangan, mengingat perubahan kepemilikan aset dalam skala besar selalu memiliki implikasi ekonomi dan politik yang luas.
Danantara juga memiliki visi untuk menjadi pengelola Sovereign Wealth Fund (SWF) berskala dunia. SWF sendiri merupakan dana investasi yang dikelola oleh pemerintah untuk menahan volatilitas ekonomi, mendanai pembangunan, serta memastikan tabungan jangka panjang bagi generasi mendatang. Dengan adanya Danantara, diharapkan pengelolaan investasi pemerintah bisa lebih terarah dan memberikan keuntungan optimal bagi perekonomian nasional.
Sebagai perbandingan, Temasek Holdings yang menjadi acuan model Danantara adalah perusahaan investasi global yang berpusat di Singapura. Berdiri sejak 1974, Temasek awalnya didirikan untuk memisahkan kepemilikan aset negara dari fungsi regulasi pemerintah. Dalam praktiknya, Temasek mengelola berbagai aset bisnis dalam bentuk ekuitas dan telah berkembang menjadi salah satu investor global terkemuka.
Dengan terbentuknya Danantara, Indonesia mencoba mengadaptasi strategi serupa untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Namun, implementasi model ini tentu akan menghadapi tantangan besar, mulai dari tata kelola hingga transparansi dalam pengelolaan aset. Jika berhasil, Danantara bisa menjadi game changer dalam ekonomi nasional, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, ia bisa menjadi beban baru bagi negara. Yang jelas, langkah ini akan menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang paling menarik untuk diamati dalam beberapa tahun ke depan.
