Edi Cahyono, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, menekankan pentingnya mengidentifikasi dan memetakan urusan pemerintahan yang dapat bekerja sama berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Edi dalam keterangan resmi setelah Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan yang potensial untuk kerja sama di Hotel Orchardz Industri, pada Senin (25/3/2024).
Rapat tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan konsep Collaborative Government yang ditekankan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan mengoptimalkan potensi daerah.
“Di tahun 2023, sekitar 181 daerah (35 persen) telah terlibat dalam kerja sama antardaerah. Namun, hanya 49 daerah (27 persen) yang telah berhasil melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat bekerja sama,” ungkap Edi.
Edi menekankan perlunya pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi secara komprehensif untuk memastikan bahwa arah kebijakan dalam kerja sama antardaerah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menangani isu-isu strategis yang dihadapi oleh daerah,” tambahnya.
