Pemerintah tengah mempercepat proses sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman di destinasi wisata melalui kerja sama antara BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf. Upaya ini merupakan bagian dari kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) yang dilaksanakan di 3.000 Desa Wisata.
Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menjelaskan bahwa WHO-2024 bertujuan untuk mengedukasi dan menyosialisasikan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha di sekitar destinasi wisata. Melalui lima aktivitas utama, seperti kampanye, sosialisasi, layanan pendaftaran, konsultasi, dan coaching clinic, para pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan bantuan terkait proses sertifikasi halal.
Kolaborasi antara BPJPH, Kemenparekraf, dan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem yang mendukung percepatan sertifikasi halal secara nasional. Ini merupakan langkah nyata dalam memastikan produk-produk yang mendukung destinasi wisata di Indonesia bersertifikat halal.
Sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal terus digencarkan oleh BPJPH melalui serangkaian kegiatan, seperti kampanye, sosialisasi, dan layanan pendaftaran on the spot. Ini merupakan upaya BPJPH untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal dapat dilakukan secara efisien dan menyeluruh di seluruh Indonesia.
